Breaking News

Desa Darussalam Serius Dorong KIP

Bendahara Desa Darussalam, Imran. Foto Hamid Berita11.com

Bima, Berita11.com— Pengelolaan APBDes dituntut harus transparan. Di era keterbukaan informasi publik (KIP) saat ini tidak wajar jika pemerintah desa masih menyembunyikan realisasi penggunaan anggaran. Hal itulah yang mendorong Pemerintah Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima untuk membuka secara luas informasi tentang anggaran kepada publik.

“Kaitan keterbukaan informasi kita sudah pasang baliho yang berisi grafik APBDes tiap dusun. Tidak hanya kita seluruh desa di Kabupaten Bima melakukan hal yang sama,” kata Bendahara Darussalam, Imran kepada Berita11.com di Desa Darussalam, Senin (10/7/2017).

Menurut Imran, pemerintah desa sebagai kuasa pengelola anggaran wajib memberikan informasi kepada masyarakat. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Ketentuan undang-undang kita wajib menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat,” ujarnya.

Penyebarluasan informasi tentang anggaran yang dilakukan Pemerintah Desa Darussalam, tak hanya melalui baliho. Namun memanfaatkan kearifan lokal masyarakat seperti pada acara nikah dan sunatan. Sehingga itu yang belum tertera di baliho dijelaskan secara menyeluruh saat kegiatan masyarakat.

“Selain Itu kita sampaikan pada acara dan kegiatan masyarakat. Agar masyarakat lebih paham apa yang ada di baliho,” katanya. (ID/*)

No comments