Breaking News

Ini Progres Umum Bima RAMAH, Setelah Satu Tahun Lebih IDP-Dahlan Memimpin

Kasubag Protokol Bagian Humas dan Pro. Setda Kabupaten Bima, Suryadin,, M.Si. Foto US 

Bima, Berita11.com— Meskipun belum genap lima tahun memimpin, progres pembangunan Kabupaten Bima di bawah kepimpinan Bupati, Hj Indah Dhamayanti Putri (IDP) dan Wabup Dahlan seperti yang tertuang dalam konsep visi dan misi Bima RAMAH  kian nampak.
Beberapa indikator progres itu dimulai dari penataan keuangan yang lebih baik dan penataan kepegawaian. Seperti diketahui, misi Bima RAMAH diantaranya menuangkan konsep bahwa salah satu target Pemerintah Kabupaten Bima yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang jujur, transparan, akuntabel dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Kasubag Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si menyebut, salah satu indikator nyata poin empat misi Bima Ramah yaitu status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga auditur negara, BPK RI yang diraih Pemkab Bima secara berturut-turut.

“Yang jelas tahun ini dapat WTP, itu adalah indikator penataan keuangan yang lebih baik. Penataan kepegawaian juga terus diupayakan, peningkatan disiplin pegawai. Bagi pegawai yang melanggar disiplin sudah ada tindakan beberapa diantaranya kemarin,” sebut Suryadin kepada Berita11.com di kantor Pemkab Bima, Jumat (21/7/2017).

Menurut Suryadin, salah satu konsep pembangunan yang diwujudkan Pemkab Bima saat ini mendorong pembenahan dari tingkat bawah (bottom-up) yang dimulai dari tingkat desa. Setahun terakhir Buipati IDP getol melaksanakan safari ke sejumlah desa untujk mendorong transparansi penggunaan dana desa. Karena dana desa juga berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Sekarang transparansi penggunaan dana desa sudah jelas. Hampir semua desa memiliki papan informasi dana desa, tinggal Pemda dorong kapasitas apatur pengelola dana desa sehingga tertib administrasi sehingga keluhan adanya keterlambatan adanyak keterlambatan SPJ tidak lagi ada,” ujar Suryadin.

Selain mendorong komitmen mewujudkan transparansi penggunaan dana desa, upaya Pemkab Bima daerah juga diwujudkan dalam bentuk penerbitan regulasi terkait yang menjadi pedoman pemerintah desa dalam merancang anggaran. Tujuannya meminimalisasi kebocoran anggaran maupun temuan BPK RI.

Saat ini sebagian desa di Kabupaten Bima sudah mulai menggunakan perencanaan dan pelaporan anggaran menggunakan sistem informasi yaitu sistem informasi keuangan desa (Siskeudes). Untuk mengoptimalkan penerapan sistem transparansi dan pelaporan keuangan secara online, saat ini Pemkab Bima melalui Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima sedang berupaya mewujudkan program Desa Benderan Informasi Publik (DBIP) melalui penambahan 15 tower (Base Transceiver Station/BTS). Target akhirnya seluruh desa terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi dan internet.

Suryadin menjelaskan, tak hanya pada tingkat bawah, pada tingkat daerah Pemkab Bima juga terus mendorong pemerintah yang transparan dan akuntabel melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap SKPD.

“Kabupaten Bima adalah daerah yanag memiliki PPID hingga tingkat desa. Ini semua bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengeloaan dana desa lebih transparan hingga tingkat bawah,” jelas Suryadin.

Bentuk lain upaya Pemkab Bima mewujudkan pemerintah yang akuntabel juga dilaksanakan melaui perencanaan secara online (E-planning). Pemkab Bima adalah salah satu daerah yang memiliki komitmen memerangi setiap tindak korupsi. Hal itu juga tertuang dalam pakta integritas yang sudah ditandatangani Bupati IDP. Pada sisi lain, Pemkab Bima juga mendorong Satgas Saber Pungli untuk memerangi setiap bentuk pungutan, korupsi dan berbagai variannya.

“Mungkin di NTB Cuma di Kabupaten Bima yang berani dua kali nangkap (OTT). Itu adalah bagian dari komitmen bupati dan wakil bupati mewujudkan pemerintah yang bersih. Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi. Jadi kita mulai dari aparat yang bersih, kalau tidak dmulai dari dalam sulit mewujdkann transparansi,” kata dosen Ilmu Komunikasi STISIP Mbojo Bima ini.

Bentuk lain upaya mewujudkan pemerintah yang bersih yaitu mendorong dan membenahi mental aparatur penyelenggara pemerintah. “Kita juga harapkan masyarakat laporannya tidak hanya di sosial media tapi ke Satgas Saber Pungli, laporannya pasti ditindaklanjuti,” imbuh Suryadin.

Pembangunan Kabupaten Bima seperti yang tertuang dalam konsep visi misi Bima RAMAH tak hanya fokus pada satu arah. Pada sisi lain, Bupati IDP juga menggenjot pembangunan sektoral seperti pariwisata. Itu setidaknya tertuang pada konsep pembangunan kawasan pariwisata Sakosan dan Samota.

Sementara itu, pada sisi non fisik, Pemkab Bima juga berupaya menekan angka kemiskinan. Dari tahun ke tahun penanganan dan uapaya pengentasan kemiskinan menunjukan indeks meningkat walaupun progres dari tahun 2015 ke tahun 2016 hanya nyaris mencapai 1 persen.

Pemkab Bima juga terus mendorong peran serta masyarakat dan berbagai pihak termasuk insan pers dalam mewujudkan berbagai target pembangunan. Setiap konsep pembangunan juga diselaraskan dengan perencanaan provinsi dan perencanaan NTB, yang dimulai dari pembenahan RPJMDes.

“Kalau capaian PAD akan ada Rakornya, ada indikator-indikator yang bisa dijelaskan melalui PDRD (Produk Domestik Regional Bruto) dan dalam laporan LKPJ Bupati. Itu akan kelihatan capaian-capaian ynag sudah diraih oleh Pemda, karena itu yang sudah diaudit oleh BPK RI,” pungkas Suryadin. (US)

No comments