Breaking News

Kapal Nelayan kok Dipakai untuk Kegiatan Pariwisata?

Ilustrasi


Dompu, Berita11.com— Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Lingkungan (Gerilia) Kabupaten Dompu menyorot pengelolaan kapal di atas 5 gross tonase (GT) oleh Kelompok Nelayan Nanga Miro Makmur Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Masalahnya kapal nelayan yang bersumber dari bantuan Kementerian Kelautandan Kelautan itu pernah dikomersialisasi untuk mengangkut wisatawan.

Menurut Ketua LSM Gerilia,  Farid Fadli, tak semestinya bantuan yang bersumber dari KKP untuk nelayan dikomersilisasi pada sektor lain.”Kok bisa kapal itu (GT 05, Red) digunakan oleh mereka untuk mengakut penumpang pariwisata," katanya kepada Berita11.com di Dompu, Jumat (21/7/2017).

Farid menilai bahwa komersialisasi kapal nelayan untuk kepentingan lain sama saja sebagai bentuk penyalahgunaan manfaat. “Kalau begini caranya mereka sama saja mencari keuntungan dan menyalahgunakan asas manfaat dari kapal tersebut,” katanya.
Farid juga menyentil  tarif dari dermaga Desa Nanga Miro hingga objek wisata Pulau Satonda yang terkesan mahal. Untuk satu kali trip, pengunjung harus mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu.

“Bayangkan saja, satu kali pengakutan para pengunjung harus membayar Rp300 sampai Rp500 ribu. Nah, kalau dalam satu bulan kapal itu beroperasi tentu keuntunganya sangat besar dong. Pertanyaanya uang hasil itu digunakan untuk apa?”  katanya heran.

Bagaimana respon pihak terkait soal tudingan ini? Kepala Desa Nagamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Saidin A. Wahab tak menampik jika kapal nelayan di desa setempat pernah digunakan untuk mengangkut sejumlah pengunjung yang hendak mengunjungi Pulau Sotanda. Itu terjadi ketika lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah lalu. Namun Saidin membantah jika kapal itu selalu digunakan untuk meraup keuntungan pada sektor pariwisata.

“Tudingan itu tidak benar karena selama ini kapal tersebut digunakan untuk mencari ikan di laut,” tandas Saidin saat dihubungi melalui sambungan telepon gengam

Ia menjelaskan, awalnya kapal nelayan memuat sejumlah penumpang tujuan Pulau Satonda karena dimintai bantuan.  “Masa orang yang minta bantuan kami tolak sih. Kami juga tidak pernah memasang tarif mulai 300 ribu sampai 500 ribu, melainkan para pengunjung membayar seikhlas mereka saja," jelas Saidin.

Menurutnya, selama ini  kapal nelayan banyak digunakan untuk membantu masyarakat Desa Nanga Miro. Salah satunya mengatar warga yang hendak  berobat ke rumah sakit dan kegiatan sosial lain. “Kalau pun mengenai pendapatan  dari hasil mengakut para pengunjung di lokasi pariwisata, itu digunakan sebagai biaya perawatan dan kebutuhan lain untuk kapal ini,” terang Saidin.

Ia menegaskan kapal nelayan bantuan KKP tetap digunakan  kelompok  nelayan untuk menangkap ikan di laut. “Pak wartawan bisa lihat sendiri kalau kapal ini dioperasikan sesuai dengan asas dan manfaatnya. Apalagi di wilayah laut Desa Nanga Miro ini banyak sekali ikan Tuna,” katanya.

Soal tundingan LSM Gerilia, Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Syaiful Alam menilai apa yang dilakukan kelompok nelayan Nanga Miro Makmur dan kepala desa tidak bertentangan dengan peraturan.

“Wajar wajar saja mereka mencari tambahan biaya. Mungkin pendapatanya bisa digunakan untuk biaya perbaikan kapal dan kebutuhan lain untuk melaut,” ujar Syaiful saat diwawancarai Berita11.com di ruang kerjanya.

Menurut Syaiful, masyarakat tidak berhak  mengeluhkan atau menuding bahwa kapal nelayan itu  disalahgunakan untuk kepentingan lain. Sebab, kata dia, itu adalah hak kelompok nelayan Nanga Miro Makmur yang mendapatkan bantuan kapal itu.

“Kalau anggota kelompok yang mengeluhkan itu baru sah sah saja. Tapi kalau masyarakat, apa urusanya,” katanya.

Untuk diketahui, kata Syaiful,  kapal itu merupakan bantuan dari pemerintah pusat tahun 2016 yang diberikan kepada  Koperasi Permata Bahari. Karena koperasi  memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB)  Nanga Miro Makmur, akhirnya kapal itu dihibahkan ke kelompok tersebut.

“Naga Miro Makmur adalah binaan dari Koperasi Permata Bahari. Jadi kapal GT 05 itu diberikan kepada kelompok itu untuk dimanfaatkan sebagai sarana menangkap ikan di laut," jelasnya.

Syaiful menyebutkan, bantuan dari pemerintah pusat tahun silam itu hanya berupa kapal dan tidak dibarengi alat penangkap ikan (alat tangkap dan jaring, Red) serta biaya perawatan kapal. Mungkin,

Kata dia, dengan dimanfaatkanya kapal itu untuk mengakut orang yang hendak ingin ke lokasi pariwisata, hasilnya bisa membantu kelompok nelayan memperbaiki kapal dan memenuhi kebutuhan lain.

“Itu mungkin strategi mereka (kelompok) untuk mendapatkan biaya tambahan. Itu wajar wajar saja dan tidak ada aturan yang melarang,” jelas Syaiful.(RUL)

No comments