Breaking News

Konsep Pemrov NTB Tangkal Hoax Melalui Penguatan Peran ASN dan Masyarakat

Fairuz Abadi Bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Orgninal Picture Kampung-Media.com

Kota Bima, Berita11.com— Pemerintah Provinsi (Pemrov) Nusa Tenggara Barat terus berupaya menangkal informasi tak jelas (hoax) yang beredar melalui media sosial (Medsos) dan mengantisipasi potensi jerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi warga Bumi Gora.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Fairuz Abadi, SH menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan Pemrov NTB yaitu mendorong aparatur sipil negara (ASN) menggunakan Medsos secara sehat. Untuk mewujdkan ini, beberapa bulan lalu Pemrov sudah mengeluarkan regulasi semacam imbauan kepada ASN.

Menurut Fairuz, sesuai imbauan itu, ASN diharapkan tak hanya memanfaatkan Medsos untuk memamerkan pose (selfie) mereka. Namun aktif menulis aktivitas positif di sekitar mereka. Misalnya ketika berkunjung ke warung, aparatur diharapkan menulis informasi tentang menu maupun keberhasilan yang mereka kunjungi.



“Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dalam mengeliminir informasi-informasi hoax dan melakukan pertemuan dengan komunitas-komunitas di dalam masyarakat seperti Kampung Media,” ujar Fairuz di Marina Hotel Bima, Jumat (21/7/2017).

Upaya Pemrov NTB mendorong peran ASN menggunakan Medsos untuk penyebaran informasi positif, juga merupakan bagian dari upaya pemerintah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan berbagai platform media sosial secara bijak dan positif.

Diakui Fairuz, di tengah deras arus informasi, pemerintah tak mungkin sepenuhnya membendung hobi baru masyarakat yang sudah melek berselancar di dunia maya seperti menggunakan Medsos. Bahkan pemerintah selalu membuka pintu lebar untuk dikritik. 
Hanya saja diharapkan kritik yang disampaikan masyarakat lebih konstruktif. Masyarakat juga diharapkan tak hanya menyampaikan kritik namun saran untuk pemerintah, sehingga selalu ada pilihan jalan keluar (problem solver) sebagai pinjakan pemerintah.

“Pemerintah juga tidak alergi dikritik, tapi dengan konstruktif. Kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya tapi beri masukan yang baik juga, itu yang paling penting, kritikan yang mau kita (masyaakat) sampaikan tidak menduga-duga,” ujarnya.

Pejabat yang juga Founder sekaligus Kepala Kampung-Media.com ini menampik jika label Provinsi NTB sebagai daerah dengan kasus ITE tertinggi didominasi masalah pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian (hate speech).  Lebih dari 62 kasus ITE merupakan item-item lain seperti masalah perbankan, masalah telekomunikasi (pembangunan base transceiver station/ BTS), masalah penipuan bisnis online.

“Itu semua masuk kategori kasus ITE. Ndak semua itu kontennya pencemaran  nama baik dan hate speech. Masih banyak warga NTB yang memanfaatkan media sosial media secara baik,” kata Fairuz.

Pada sisi lain, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tak memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menjadi saksi ahli untuk kasus ITE. Namun aparat kepolisian akan langsung melibatkan tim ahli Kementerian Kominfo. Pertimbangannya sesuai Undang-Undang baru itu, bahwa saksi ahli harus memiliki sertifikasi. 

“Karena persyaratan menjadi tenaga ahli itu harus memiliki sertifikasi. Yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang sementara daerah belum memiliki itu. Segala kewenangan oleh pemerintah pusat,” tambah Fairuz.

Kendati demikian Pemrov NTB terus mendorong dan mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan Medsos secara bijak dan menghindari jerat Undang-Undang ITE dengan selalu berpijak ketentuan yang sudah disahkan pemerintah.

Pada bagian lain, Kasubag Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas seluruh kru Bagian Humas dan Protokol dalam menyikapi dinamika informasi melalui Medsos dan media mainstream seperti media online.

Saat ini jelas Suryadin, Bagian Humas dan Protokol tak hanya menjadi corong pemerintah atau menyebarkan informasi satu arah. Namun di era kekuatan citizen journalist membangun kekuatan agenda setting, pemerintah melalui Bagian Humas dan Protokol juga menggali informasi dua arah. Setiap kegiatan pemerintah selalu disebarkan melalui berbagai platform Medsos yang marak digunakan masyarakat. Tujuannya agar informasi dari pemerintah selalu cepat tersebar dan mendapat umpan balik (feed back) dari masyarakat, sehingga pemerintah bisa membenahi setiap konsep pembangunan. (US)

No comments