Breaking News

KPK Tagih Komitmen Bupati Dompu Berantas Korupsi

FGD Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Aula Pemkab Dompu. RUL

Dompu, Berita11.com— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih komitmen Bupati Dompu dalam memberantas korupsi. Sebagai langkah nyata, lembaga antirasuah mengarahkan Pemkab Dompu menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi.

Seperti diketahui sebelumnya, Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin ikut menandatangani komitmen memberantas korupsi bersama seluruh kepala daerah lain di Provinsi NTB.

Upaya pemberantasan korupsi dituangkan dalam Focus Group Discussion  Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintregrasi (PRAPKT) Kabupaten Dompu antara tim Koordinasi dan Supervisi dengan Pemkab Dompu, di aula Pendopo Bupati Dompu, Rabu (19/7/2017).

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tribudi Rahmanto menjelaskan,  rencaana aksi pemberantasan korupsi dimulai dari pengelolaan APBD secara tepat yang diawali dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Proses perencanaan anggaran diharapkan secara transparan

“Jadi rencana aksi ini merupakan tindaklanjut ditandatanganinya komitmen yang dilakukan oleh kepala daerah se-Provinsi NTB termasuk Bupati Dompu," ujar Tribudi Rahmanto.

Dijelaskan Tribudi, dokumen APBD harus mampu memuat pokok pikiran DPRD dan forum SKPD. Program dan   RKPD, Renja SKPD harus mengacu pada RPJMD. "Item ini kami harapkan mampu mencover dokumen Musrembang Pokir DPRD dan Forum SKPD," katanya.

Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017, Pokok Pikiran DPRD harus disampaikan lima bulan sebelum APBD disahkan. “Tapi saya yakin semua anggota dewan paham tentang itu, tetapi pada prakteknya tidak dilakukan. Jadi pada saat KUA PPS atau pada proses pembahasan APBD masuk lagi hal-hal yang baru,” katanya.

Budi juga mengatakan,  penerapan E-planning dapat mencegah perencanaan tak prosedural. Untuk itu semua pihak, terutama eksekutif dan legislatif harus mampu kembali ke ketentuan.

“Kalau tadi di sisi perencanaan itu bermasalah biasanya ketika satu pekerjaan itu akan dilelangkan dan bermasalah, maka pasti pelaksanaanya akan bermasalah juga. Kalau disisi perencanaan kita membuat pencegahan dengan E-planning kita harapkan di sisi pelaksaanya kita dorong ULP yang harus mandiri terutama Pokja,” katanya.

Sekda Kabupaten Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si mengapresiasi kehadiran Tim Koordinasi dan Supervisi KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi hingga daerah.

Menurutnya, pada prinsipnya pemerintah daerah juga memiliki komitmen mewujudkan tata pemerintah yang akuntabel, mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan termasuk pada perencanaan hingga pelaksanaan sistem keuangan daerah.


Selain pejabat teras Pemkab Dompu dan Tim KPK, FGD tentang PRAPKT juga dihadiri sejumlah pejabat eselon II dari sejumlah SKPD di Kabupaten Dompu. (RUL)

No comments