Breaking News

Pemkab Dompu Rutin Berantas Pungli dan Korupsi

Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu Berbincang dengan Tim KPK. Foto Syahrul.

Dompu, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu memastikan rutin memberantas pungutan liar (Pungli) dan berbagai bentuk praktik korupsi lain. Sejak Satgas Saber Pungli terbentuk tercatat satu operasi tangkap tangan (OTT).

Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si mengisyaratkan, Pemkab Dompu serius memberantas segala bentuk korupsi dan Pungli. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh tim.

Kalau pak wartawan dapat informasi adanya praktek pungli dan korupsi, silakan informasikan ke kami agar segera di tindaklanjuti," katanya di halaman pendopo Bupati Dompu, Rabu (19/7/2017).

Baca Juga:

Seperti diketahui sebelumnya,  warga Karijawa Kabupaten Dompu mengaku memberikan uang kepada oknum pegawai Lapas Dompu untuk memuluskan paket proyek. Bahkan kasus itu sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian. Apakah kasus tersebut masuk dalam bidikan Satgas Saber Pungli? Soal ini belum dijawab oleh Sekda Kabupaten Dompu.

Kemarin baru satu yang berhasil di OTT dan itu bukti dari adanya kinerja tim Siber Pungli. Tapi untuk saat ini praktik Pungli belum ada kami temukan.  Kalau pun memang ada informasi tolong lemparkan ke kami,” pinta Agus.

Agus memastikan hingga kini Satgas Saber Pungli yang juga terdiri dari aparat kepolisian dan Kejari masih bekerja menjaring berbagai praktik pungutan liar. Untuk mencegah tindak korupsi dan berbagai variannya seperti Pungli, Pemkab Dompu akan menerapkan sistem pelayanan berbasis online.

Hal itu juga sesuai arahan dari tim KPK yang melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Dompu.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir H Moh Syaiful HS, Msi memastikan pemerintah tetap melaksanakan fungsi pengawasan secara internal. Upaya pemberantasan berbagai praktik penyimpangan korupsi dan administrasi dilakukan melalui upaya pencegahan. “Insyah Allah,  kami tetap optimis dalam memberantas Pungli dan korupsi,” tandas Syaiful.  

Diakui Syaiful, hingga kini masih ada keluhan masyarakat terkait dugaan praktik Pungli terutama pada pelaksanaan program nasional (Prona) sertifikasi tanah. Pekan lalu, warga dari empat desa di Kabupaten Dompu menyampaikan surat pengaduan kepada aparat kepolisian dan Kejari.

“Pekan kemarin ada surat aduan masyarakat yang masuk di kejaksaan dan kepolisian. Hal itu mengenai adanya dugaan penarikan biaya Prona melebihi dari ketentuan yang ada yang terjadi di empat Desa di Dompu ini," katanya. (RUL)

No comments