Breaking News

Pemkab Dompu tak akan Intrvensi Legislatif soal Nasib CPNS K2

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Dompu, Ardiansyah SE. Foto RUL

Dompu, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu memberi lampu hijau kepada legislatif menanggapi aksi massa mendesak kejelasan masalah CPNS K2 Kabupaten Dompu.  

Bupati Dompu melalui juru bicara Pemkab Dompu, Ardiansyah SE menyatakan, aksi massa menuntut  kejelasan masalah kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu, sah-sah saja sebagai hak konstituen. Pemerintah juga tidak akan mengintervensi lembaga legislatif dalam menanggapi aksi yang digelar massa Kamis (20/7/2017) pekan lalu.

Sebelumnya, massa menggelar aksi menuntut tindaklanjut pemerintah terkait keputusan PTUN yang memenangkan gugatan CPNS K2.  “DPRD adalah lembaga perwakilan masyarakat dan tentu saja kami (Pemkab Dompu) tidak mau menyoal mengenai tututan pendemo,” ujar Ardiansyah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/7/2017).

Ardiansyah menyialhkan DPRD Kabupaten Dompu berkerja sesuai dengan tugas pokok sebagaimana yang diamantkan dalam undang-undang. “Kalau memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan usulan serta saran dari masyarakat dalam masalah ini, dapat diberikan jalan terbaik. Semua itu adalah ranahnya wakil rakyat dan bagi pemerintah tidak ada masalah,” ujarnya.

Menurut dia,  hingga saat ini proses hukum terkait masalah CPNS K2 masih berlangsung termasuk proses hukum di PTUN. “Intinya kami pemerintah akan berkonsultasi dengan BKN terhadap putusan itu, guna membahas bagaimana jalan yang terbaik,” jelasnya.

Ardiansyah menegaskan, posisi kepala daerah (Bupati Dompu) terkait pengakatan dan item lain masalah CPNS K2 tidak berdiri sendiri. Bupati mempertimbangkan seluruh keputusan dan berkonsultasi dengan BKN. “Ada dan tidaknya rekomendasi, pemerintah akan tetap menyampaikan mengenai ini ke Badan Kepegawai pusat tersebut,” terangnya.

Persoalan awal CPNS K2 tidak berdiri sendiri atau tak hanya melibatkan Bupati Dompu. Namun melalui pertimbangan dan syarat dari pihak lain seperti BKN terkait persetujuan Nomor Induk Pegawai. “Persoalan awal kenapa turut digugat BKN, karena berkaitan dengan kewenangan NIP. Bupati tidak serta merta mengeluarkan keputusan tanpa dahului diterbitkan NIP. Itulah perlu adanya komunikasi pemerintah dengan BKN,” jelas Ardiansyah.

Ardiansyah mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa langkah. “Kami sedang mencari jalan yang terbaik. Tapi intinya pemerintah akan berkoordinasi dengan BKN,” tandasnya.


Sebelumnya, puluhan pegawai yang menamakan dirinya Solidaritas Oentuk Sahabat (SOS) 390 CPNS Kabupaten Dompu yang dipimpin Ir. Muttakun, menggelar unjukrasa di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (20/7/2017). Mereka menuntut hak-hak pegawai yang dilupakan pemerintah daerah selama ini. Selain itu mendesak pemerintah menindaklanjuti putusan PTUN. (RUL)

No comments