Breaking News

174 Badan Usaha belum Urus Hak Jamkes Karyawan, BPJS Isyaratkan Gandeng Kejari

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima Menjelaskan Capaian Program JKN-KIS kepada Wartawan.


Bima, Berita11.com— Kepatuhan badan usaha atau perusahaan di Bima terbilang rendah. Terbukti dari 330 badan usaha yang ada di Bima 174 diantaranya belum mendaftarkan karyawan untuk memperoleh jaminan  kesehatan.'

Terkait soal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima mengisyaratkan akan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba. Karena sesuai Undang-Undang terkait dan regulasi turunannya, setiap badan usaha wajib mendaftarkan secara kolektif karyawannya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga memperoleh Kartu Indonosia Sehat (KIS) atau jaminan kesehatan.

“Dari 330 badan usaha yang wajib, 174 badan usaha belum mendaftar. Ini kita laporkan ke forum. Terkait ini ada Badan Pemeriksa,” sebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, Elly Widiani di kantor setempat, Selasa (22/8/2017).

Elly mengisyaratkan selain berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan juga akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan, salah satu sanksi yang  bisa diterapkan mulai dari administrasi denda, pidana hingga pencabutan ijin badan usaha pemberi kerja.

Diungkapkannya, selain bandel mengurus kepesertaan program JKN, sebagian perusahaan ada yang sengaja hanya melaksanakan kewajiban membayar iuran bagi pekerjanya. Padahal sesuai ketentuan yang ditanggung juga keluarga pekerja.

“Ini umumnya badan usaha (perusahaan) yang sudah lama berdiri. Berbeda dengan perusahaan baru, itu mungkin melengkapi sebagai syarat ketika mengurus beberapa jenis ijin usaha,” katanya. (US)

No comments