Breaking News

BPMD: Pemdes di Dompu dalam Radar KPK

Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dipasang di Kantor Pemerintah Desa. RUL

Dompu, Berita11.com— Badan Pembedayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Dompu mengakui kegiatan pemerintah desa (Pemdes) di Bumi Nggahi Rawi Pahu  mengelola dana desa dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk mencegah penyalahgunaan dana itu, lembaga anti rasuah itu telah mengirim imbauan untuk desa di Dompu.

“Kami dapat kiriman pamflet imbauan KPK itu dari pusat. Maka itu kami langsung membagikan dan menempelnya di kantor pemerintahan desa,” jelas Kepala BPMD Kabupaten Dompu, H Supardin, S.Sos di BPMD, Selasa (15/8/2017).

Dijelaskan dia,  pamflet yang berlabel KPK di pasang di papan informasi setiap kantor Pemdes di Dompu. Tujuannya juga untuk memantik pengawasan partisipatif dari masyarakat. Surat imbauan  B.7508/01-16/08/2016  tanggal 31 Agustus 2016 itu menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejateraan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang penting pengelolaanya harus dilakukan secara trasparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkenan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh aparat pemerintah desa agar mematuhi berbagai aitem aturan antara lain, mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan desa khusunya penggunaan dana desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukanya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang telah disediakan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan desa.  Desa juga diimbau membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan keuangan desa termasuk dana desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan keuangan Desa khususnya dana desa.

Mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan keuangan desa khususnya dana desa kepada Satgas Desa-Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menghubungi Telepon :1500040, SMS :081288990040/087788990040 dan website : satgas.kemendesa.go.id.

Item lain yang diimbau KPK jelas Supardin, KPK juga mengimbau untuk memperbanyak pamflet dan menempelkanya di tempat-tempat strategis seperti di kantor desa atau tempat-tempat lain yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Supardin menjelaskan, selain meneruskan imbauan KPK, BMPD Kabupaten Dompu rutin melaksanakan pengawasan pelaksaaan dana desa. (RUL)

No comments