Breaking News

Cegah Korupsi ADD, Kejari Raba Bima Siapkan Layanan Konsultasi Hukum

Suasana Sosialisasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah di Aual Kejari Raba.

Kota Bima, Berita11.com— Setelah Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi perhatian publik dan pasca serangkaian kasus terkait pengelolaan dana itu di daerah lain. Korps Adhyaksa menyiapkan layanan konsultasi hukum bagi seluruh kepala desa. Tim khusus yang akan melaksanakan fungsi pendampingan yaitu Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Widagdo Mulyono Petrus, SH, M.Hum mengatakan, merupakan bagian dari upaya mencegah kebocoran dalam pengelolaan dana desa. Layanan konsultasi yang disiapkan kepada Kades yaitu melalui pesan singkat SMS dan website Kejari Raba Bima yang sekaligus diluncurkan pada saat sosialisasi TP4D, Kamis (24/8/2017) di aula Kejari Raba Bima.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Raba Bima, Lalu Muhammad Rasyidi SH mengatakan, tujuan terbentuknya TP4D untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kejari juga tidak ingin Kades sampai tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran korupsi ADD. Untuk itu, Kejari melaksanakan pendampingan untuk mencegah terjadinya kebocoran.

Kendati demikian, belum ada satupun kepala desa di Kabupaten Bima yang sudah memanfaatkan layanan konsultasi hukum. Untuk mengoptimalkan peran TP4D, Kejari Raba Bima melaksanakan sosialisasi tim sekaligus peluncuran website Kejari setempat.

“Kami tidak ingin mendengar atau melihat oknum Kades ditangkap KPK karena korupsi. Pendampingan adalah langkah preventif kebocoran pengelolaan dana desa,” kata Rasyidi. (US)


No comments