Breaking News

Direktur UD Dharma Ditahan, Kerabat Kecewa

Ilustrasi/ Foto Titik Nol.

Mataram,Berita11.com— Abdul Gafur, keluarga pemilik UD Dharma Kabupaten Dompu mengaku kecewa dengan penanganan kasus dugaan tindak pidahan kehutanan yang menyerat pemilik usaha dagang itu ke sel Polda NTB. Masalahnya keluarnganya menilai ada beberapa kejanggalan.

“Kami kaget pada saat DN dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus itu,” ujar Gafur, kepada Berita11.com, Jumat (11/8/2017).

Menurut Gafur, ada beberapa item yang tidak dipenuhi oleh petugas Dinas LHK Provinsi NTB dalam proses penyidikan dalam kasus itu. Salah satunya tidak adanya berita acara penyitaan dan laporan resmi kehilangan kayu kawasan hutan.

“Item-item inilah yang sampai hari ini membuat kami bingung. Sebab ada beberapa kejanggalan dalam proses penanganan kasus ini,” ungkapnya.

Gafur tidak menapik, sesuai tertera dalam dokumen, truk beserta kayu olahan  merupakan milik UD Dharma yang sudah beberapakali  diamankan oleh petugas.  Hanya saja jika UD Dharma dinyatakan melakukan pelanggaran, kenapa tidak dikeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada dinas-dinas terkait sebagai referensi untuk mencabut (membekukan) ijin operasional usaha dagang tersebut.

“Kalau sejak awal DN dinyatakan bersalah, kenapa tidak ditahan dalam kasus-kasus sebelumnya. Tapi nyatanya,  ditahan saat muncul kasus selanjutnya,” katanya heran.
Gafur juga menyoal kelanjutan proses penanganan terhadap kasus sebelumnya. Dimana tiga unit truk beserta kayu olahan UD. Dharma yang ditahan di Kodim 1607/Sumbawa dalam beberapa bulan lalu belum juga memiliki kepastian hukum yang jelas.

“Setahu kami kasus kemarin sudah diterbitkan SP3 oleh Dinas LHK Propinsi NTB. Akan tetapi SP3 tersebut tidak ada artinya dan kasus serasa digantung tanpa ada kepastian hukum,” ungkapnya lagi.

Berangkat dari sejumlah kejanggalan penanganan kasus itu , sambung Gafur, dirinya melaporkan masalah itu kepada lembaga Ombudsman NTB. “Saya sudah secara resmi melaporkan mengenai persoalan ini di Ombudsman dan  sampai saat ini tengah dalam penanganan oleh Ombusman,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas LHK Propinsi NTB Ir Madani Mukarom,B.Sc.F.M.Si, melalui Tim Satgas Penyidik, Astan Wirya SH, MH, kepada Berita11.com mengatakan, penegakan hukum itu pasti dengan alat bukti dan fakta sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP dan pasal 37 UU 18/2013 Tentang P3H sepanjang normatif yuridis ada diatur Undang-Undang dan aspek sosiologi hukum yang ada.

“Aktor (pelaku) hulu dan hilir kejahatan pidana kehutanan sama saja mau di dalam hutan penebang maupun diluar hutan pengakut, ada causalitas hukum. Sebab musabab suatu pernbuatan pidana tersebut,” jelas Astan.

Dia menegaskan, jika ada pihak-pihak terkait ada yang kebratan dengan proses hukum tersebut bisa menempuh dua mekanisme yaitu menguji tindakan penegak hukum. Baik itu praperadilan ataupun pembuktian di sidang pengadilan.  “Mari kita hormati hukum, recht stats law system of state," ajaknya.

Disinggung mengenai kelanjutan proses kasus yang menyeret UD Dharma, kata Astan, hasil penanganan penyelidikan dan penyidikan dugaan illegal logging di Pulau Sumbawa, khususnya dari kawasan hutan Ampang Kampaja Desa Mata telah ditangani oleh Tim Satgas Penyidik Dinas LHK NTB bersama POLDA NTB dengan hasil  barang bukti 10 truk yang telah diamankan oleh tim gabungan Satgas P3H di Markas Kodim 1607/Sumbawa.

Hasil kerja P3H itu telah memenuhi alat bukti dan telah disiita sebanyak enam truk yang berasal dari penebagan liar dalam kawasan hutan Mata. Dari kasus tersebut aparat juga telah menetapkan tersangka utama sebagai aktor atau pemoda dan telah ditahan di Rutan Mapolda NTB. (RUL)




No comments