Breaking News

Dua Kades di Kabupaten Bima Diperiksa Polisi, Satu sudah Kembalikan Uang Negara

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bima, Drs Sirajuddin AP, MM. 

Bima, Berita11.com— Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima mengungkapkan dua kepala desa (Kades) yakni Desa Karumbu Kecamatan Langgudu dan Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora masih dalam tahap pemeriksaan oleh polisi terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan salah satunya sudah mengembalikan dana itu ke kas negara.

Kepala DPMDes Kabupaten Bima, Drs Sirajuddin, MM menyebut setelah proses pemeriksaan, Kades Oi Katupa telah mengembalikan dana desa sebesar Rp190 juta dari Rp254 juta yang bermasalah. “Dia sanggup mengembalikan dan sudah disekor ke kas negara lewat polisi dan rekening desa,” kata Sirajuddin usai acara sosialisasi di kantor Kejari Raba Bima, Kamis (24/8/2017).

Menurut Sirajuddin proses pencairan dana desa di Desa Oi sebenarnya sudah melalui tahapan perencanaan. Hanya saja beberapa masalah prosedur. “Kita hanya mengevaluasi, sekarang yang mengevalausi bukan lagi di DPMDes tapi di pemerintah kecamatan. kalau kewenangan itu ada di pemerintah desa. Pemdes itu membahas bersama masyarakat bersama BPD,” ujar mantan Kepala Disdukcapil Kabupaten Bima ini.

Terkait potensi masalah penggunaan ADD di Kabupaten Bima, pemerintah daerah jelas Sirajuddin sudah melakukan berbagai upaya termasuk pencegahan kebocoran. Hanya saja implementasi dana desa kembali kepada pemerintah desa dan berbagai struktur di desa.

“Sosialisasi ini juga dalam mencegah itu. Mengundang kita dan pak Kades supaya kita hati-hati karena dana desa itu menjadi sorotan publik,” katanya.

Sirajudddin juga mengakui ada salah satu desa di Kabupaten Bima yang masih bermasalah dengan pajak yaitu Desa Bugis Kecamatan Sape. “Kalau masalah pajak, ada Desa Bugis yang masih nunggak pajak. Pajak itu wajib disetor akhir tahun. Kalau ada Kades yang tidak setor itu resikoya dia,” katanya.

Diakuinya, di tengah upaya pemerintah membenahi sistem adiministrasi keuangan desa, sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Bima belum dapat menerapkan Siskeudes karena masalah infrastruktur internet.  

Kendati demikian, DPMDes Kabupaten Bima menargetkan ada pembenahan dalam sistem pelaporan keuangan desa. Oktober menjelang akhir tahun 2017 ini seluruh pemerintah desa sudah harus menyampaikan laporan penggunaan anggaran.

“Ada masalah kemarin. Kita masih offline, bagaimana mau online seperti di Donggo dan sekitarnya. Baru 22 persen desa yang sudah Siskeudes. Masalah sekarang ada nggak jaringan telopon di desa. Bahkan saya berkeinginan saya dipasang jaringan wi-fi dari satelit. Karena tanpa itu sulit,” tandas Sirajuddin.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Raba Bima, Yoga Sukmana SH menyebut belum ada pelimpahan berkas terkait kasus penggunaan ADD di Kabupaten Bima. Jika pun ada laporan kemungkinan masih di meja Seksi Intel.

Menurut dia, sesuai mekanisme yang berlaku. Penanganan masalah penggunaan ADD diawali pemeriksaan oleh Inspektorat. 30 hari setelah proses audit, Inspektorat menyimpulkan apakah dilanjutkan ke Kejari atau tidak.

“Hasil Inspektorat, surat LHP dikirim ke kita. Terus kita menelaah, karena desa yang ada ADD banyak, 192 desa di Kabupaten Bima,” sebut Yoga. (US)

No comments