Breaking News

Mantan Kepala SDN 1 Labuhan Kananga juga Bernyanyi soal Mutasi

SK Mutasi Haeruddin, Mantan Kepala SDN 1 Labuhan Kananga Kecamatan Tambora.

Bima, Berita11.com— Kontroversial Surat Keputusan (SK) mutasi jilid IV pejabat fungsional lingkup Kabupaten Bima masih menuai sorotan. Kini yang bernyanyi soal mutasi itu, mantan Kepala SDN 1 Labuhan Kananga Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, Haeruddin, S.Pd. SD.

Haeruddin mengaku baru menerima SK mutasi pada Mei 2017 lalu. Padahal mutasi dilaksanakan April lalu.  Haeruddin lantas menuding UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Tambora tidak adil. Untuk itu, ia meminta Bupati Bima agar segera mencopot pejabat itu. 

“Saya kaget dan heran tiba-tiba mendapat SK mutasi pada 31 Mei 2017 kemarin,”  ungkap Haeruddin  di Dompu, Sabtu (5/8/2017).

Menurut dia, mestinya mutasi pejabat harus didasari alasan jelas. Misalnya karena pelanggaran atau masalah kinerja. Apalagi penyerahan SK mutasi dilakukan ketika masa uji coba dan Ujian Nasional (UN) berlangsung. “Kalau memang saya melakukan kesalahan kenapa tidak proses? Minimal diberikan SP 1, SP 2 dan SP 3,” katanya.

Haeruddin menilai SK mutasi yang belakangan baru diberikan kepadanya patut dipersoalkan. “Artinya kalau mengacu pada penetapan mutasi dan penyerahan surat keputusan itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada dan patut dipertanyakan ada apa di balik semua ini,” katanya.

Pelaksanaan mutasi ketika masa uji coba dan UN akan menganggu proses dan kegiatan di sekolah. Misalnya proses tanda tangan ijasah dan SKHU siswa. Karena yang jelas masih tertera nama dia. “Masa ada mutasi di tengah siswa dan siswi menjalani UN. Kalau begini adanya saya tidak akan membubuhkan tandatangan dalam ijasah dan SKHU siswa dan siswi yang lulus. Sebab UPTD ibarat telah mempermainkan saya, “  katanya.

Tak hanya itu, Haeruddin juga kecewa dengan proses mutasi karena kini pelaksana tugas Kepala SDN 1 Labuhan Kananga belum memenuhi persyaratan lantara belum mengikuti tes calon kepala sekolah. Bahkan, kata dia, SK pengakatan PLT itu hanya beradasarkan keputusan Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

“Surat keputusan PLT pengganti saya ditetapkan pada tanggal 29 Mei Tahun 2017 dan SK tersebut tidak ditandatangani oleh Bupati Bima. Saya menyakini kalau dalam persoalan ini ada dugaan permainan,” tudingnya.

Soal masalah SK mutasi tersebut,  Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, Joni S.Pd, M.Pd, menegaskan, bahwa mutasi terhadap terhadap Haeruddin telah sesuai dengan peraturan. Bahkan itu berdasarkan kebijakan Pemkab Bima.“SK mutasi itu sah, jadi tidak ada yang diragukan,” kata Joni,  saat  dihubungi melalui sambungan telepon genggam.

Joni tidak menapik kalau SK mutasi itu terlambat  diserahkan kepada mantan Kepala SDN 1 Labuhan Kananga dan SDN Doro Lede. Hal itu kemungkinan karena kendala Pemkab Bima dan BKD. “Memang saya akui kalau SK itu telat disampaikan ke mereka. Tapi ni hanya menyangkut kendala tehnik saja,” terangnya.

Menurut dia, nama dua mantan Kasek yang telah dimutasi itu telah terakomodir dalam mutasi massal yang digelar Pemkab Bima beberapa bulan lalu. Bahkan, tak hanya mereka, hampir semua PNS di Kecamatan Tambora dimutasi.

“Untuk diketahui bahwa PNS yang diturunkan jabatanya memang segaja tidak diberitahu dan tidak dibacakan dalam mutasi serentak. Hal itu dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan yang ada,” jelas dia. (RUL)

No comments