Breaking News

Masyarakat Desa Sarakapi dan Tolokalo Protes Pilkades Serentak, ini Alasannya

Masyarakat Desa Sarakapi dan Tolokalo saat Beraudiensi dengan Kepala BPMD Kabupaten Dompu. RUL

Dompu, Berita11.com— Rencana pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Dompu (Pilkades) Oktober 2017 mendatang disorot masyarakat  Desa Serakapi Kecamatan Woja dan Desa Tolokalo. Mereka mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Dompu, Selasa (15/8/2017).

Perwakilan masyarakat Desa Serakapi Kecamatan Woja, Harmoko  mengaku heran dengan kebijakan Pemkab Dompu yang memberikan peluang bagi kepala desa yang masih memiliki masa tugas ikut mendaftar sebagai bakal calon peserta pada Pilkades serentak Oktober mendatang.  “Kami bingung kenapa bisa Kades yang masih memiki massa jabatan diikutsertakan dalam pencalonan Kades tahun 2017,”  ujar Harmoko beraudiensi dengan pejabat BPMD Dompu.

Menurut dia, Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin sudah mengeluarkan  tanggapan secara tertulis pada 25 Juli 2017 tentang larangan bagi Kades yang masih menjabaat untuk mengikuti Pilkades. Seperti tertuang dalam poin 3  edaran itu kepala desa yang masa  jabatanya berakhir pada Januari, Februari, Maret dan April 2018 tidak bisa  mengikuti Pilkades serentak tahun 2017.

Selain itu kata Harmoko,  sesuai ketentuan Undang-Undang,  Kades  harus menjabat selama enam  tahun dan tak boleh kurang masa jabatanya. “Di dalam aturan tersebut  sudah jelas mengatakan bahwa sembilan kepala desa di Dompu tidak boleh mengikuti Pilkades setentak tahun 2017 ini," katanya.

Harmoko menyayangkan munculnya kebijakan baru Pemkab Dompu yang justru mengakomodir kepala desa yang masih memiliki masa tugas hingga tahun 2018 mendatang untuk mengikuti Pilkades serentak tahun ini. Dari sembilan kepala desa di Kabupaten Dompu yang masih memiliki masa tugas hingga 2018 mendatang, tujuh diantaranya dinyatakan bisa mengikuti Pilkades serentak dengan bermodal pernyataan penguduran diri.

“Pemda terutama BPMD Dompu jangan plin-plan. Kenapa sejak awal melarang, toh ujungnya mengijinkan juga. Saya meyakini ada dugaan permainan dalam persoalan ini,” tuding Harmoko.

Ia menilai surat pengunduran sejumlah Kades yang hendak mengikuti Pilkades serentak tak memiliki alasan yang kuat. Padahal pengunduran diri Kades hanya bisa dilakukan dengan alasan yang jelas. Misalnya karena sakit, terjerat masalah hukum atau meninggal dunia.
“Kalau menyatakan mengundurkan diri sebagai Kades di tengah masih ada masa jabatanya artinya tidak mampu menjalankan roda pemerintahan desa,sehingga  gagal dalam menjalankan roda pemerintahan dan tidak boleh mengikuti Pilkades lagi,” katanya.

Pada saat yang sama, sejumlah warga Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu juga menyoal masalah yang sama. Mereka mendesak Pemkab Dompu agar konsisten dengan surat edaran awal.

Bagaimana tanggapan BPMD Kabupaten Dompu soal sorotan dan desakan masyarakat tersebut? Kepala BMPD Kabupaten Dompu, H Supardin, S.Sos membantas tudingan permainan terkait rencana Pilkades serentak  tahun 2017.

“Itu tidak benar, karena semua keputusan yang memberikan ijin bagi Kades yang masih memiliki masa jabatan bisa ikut dalam Pilkades serentak itu semata-mata sesuai dengan peraturan dan petunjuk dari pusat,” jelasnya.

Supardin tidak membantah jika pernah ada surat tanggapan atau edaran dari Bupati Dompu yang melarang Kades yang memiliki masa jabatan hingga tahun 2018  mengikuti kompetisi Pilkades serentak. Namun akan berbeda jika para Kades yang masih memiliki sisa masa tugas itu sudah mengundurkan diri.

Menurutnya, soal pengunduran diri para Kades itu sah-sah saja dan merupakan hak prerogatif seseorang. “Kami pemerintah tidak boleh mengitervensi hak seseorang yang ingin mengikuti Pilkades serentak. Apalagi mereka (para Kades, Red) sudah menyatakan mengundurkan diri dari jabatanya,” katanya.

Lebih lanjut, Supardin mengisyaratkan persoalan protes masyarakat tersebut akan dibahas bersama Bupati Dompu.  (RUL)

No comments