Breaking News

Pemkab Bima Alokasikan Rp777,49 Juta untuk Asuransi Warga Miskin, KSB Tertinggi

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bim, Elly Widiani Menjelaskan Capaian Program JKN/KIS.


Bima, Berita11.com— Meskipun konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima tahun 2017 fantastis yakni Rp1,8 triliun. Tapi ternyata belum sepenuhnya dinikmati kaum papah. Hingga akhir semester 1 tahun 2017 Pemkab Bima ternyata hanya mengalokasikan anggaran untuk asuransi kesehatan warga miskin Rp777.492.000 atau 0,043 dari konstruksi APBD.

Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima, Elly Widiani menyebut peserta KIS/JKN yang diintegrasikan Pemkab Bima dari peserta Jamkesda 2.817 jiwa dari total penduduk Kabupaten Bima sebanyak 523.111 jiwa. Jumlah peserta wajib JKN/KIS di Bumi Maja Labo Dahu masih tersisa 215.808 atau 58,75 persen.


Baca Juga: Ini Capaian Program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan Cabang Bima

Menurut Elly, bila dibandingkan sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah yang paling tinggi memiliki komitmen mewujudkan asuransi kesehatan bagi masyarakatnya. Terbukti jumlah peserta JKN/KIS kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh Pemkab KSB sebanyak 46.490 jiwa, sedangkan di Kabupaten Bima hanya 2.817 jiwa.

Dari sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu merupakan daerah paling ceking jumlah PBI dari total penduduk 214.152 jiwa. Sementara peserta PBI kedua terbanyak di Kabupaten Sumbawa sebanyak 44.881 jiwa, sedangkan jumlah peserta PBI di Kota Bima sebanyak 3.951 jiwa.

Elly menyatakan rasio PBI atau peserta Jamkesda yang telah diintegrasikan sebagai peserta JKN/KIS menggambarkan seberapa kuat komitmen pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan masyarakatnya.

Hingga kini BPJS Kesehatan Cabang Bima terus berupaya mendorong komitmen pemerintah daerah termasuk Pemkab Bima. Berbagai upaya komunikasi dan membangun kesemaan persepsi telah dilakukan BPJS.

“Kami harapkan pemerintah daerah dan seluruh instansi untuk mendukung agar seluruh masyarakat sebagai peserta (BPJS),” ujar Elly  saat konfrensi pers di kantor BPJS Cabang Bima, Selasa (22/8/2017).

Dikatakan dia, secara nasional pemerintah menargetkan capaian Universal Healt Coverage (UHC). Target itu juga diharapkan diawali dari tingkat daerah, yaitu pelayanan kesehatan mencakup beberapa aspek, aksesibilitas dan ekuitas layanan kesehatan yang berkulitas dan komprehensif meliputi pelayanan preventif, promotif dan curatif sampai rehabilitasi serta mengurangi keterbatasan finansial dalam akses pelayanan kesehatan. “Kalau Pemda komit pasti bisa UCH,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dari total Rp1,8 triliun APBD Kabupaten Bima, 33 persen diantaranya diproyeksikan sebagai belanja publik. Belanja untuk bidang kesehatan sebesar Rp209 miliar. (US)

No comments