Komentar |
| Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu Sedang Diwawancarai Reporter Berita11.com |
Dompu,
Berita11.com— Kendati menyandang status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
ternyata pengelolaan keuangan di Bumi Nggahi Rawi Pahu bukan tanpa masalah. Belum
lama ini BPK RI menemukan kebocoran pengelolaan anggaran sebesar Rp600 juta di
Dompu.
Hal tersebut
diakui Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir H Moh Syaiful HS, M.Si. Temuan
BPK RI sebesar Rp600 juta bersumber dari masalah pengelolaan anggaran oleh
sejumlah SKPD dan sekolah di Kabupaten Dompu.
“Kemarin BPK
menemukan adannya kerugian Negara yang mencapai Rp600 Juta. Kami pun
menindaklanjuti temuan itu dan alhamdulillah sudah banyak yang melakukan
pengembalian kerugian Negara,” ujar Syaiful kepada Berita11.com di Dompu, Senin
(28/8/2017).
Selain menindaklanjuti
temuan BPK sebesar Rp600 juta, saat ini Inspektorat Kabupaten Dompu sedang
membidik sejumlah mega proyek di Dompu seperti yang menjadi sorotan dan laporan
sejumlah elemen masyarakat seperti LSM.
Syaiful
menyebut sejumlah laporan dari masyarakat yang akan ditindaklanjuti Inspektorat
Kabupaten Dompu seperti dugaan pelanggaran dalam tender proyek Puskesmas Hu’u
dan rehab bangunan pendopo Bupati Dompu.
“Dalam
laporan tersebut mereka menanyakan kejelasan kenapa proyek seperti rehab
pandopo bupati ditender ulang. Maka itu kami melakukan klarfikasi dengan
pejabat ULP dan rekanan guna menanyakan kenapa item pekerjaan itu ditender
ulang dan menanyakan apa alasanya,” kata Syaiful.
Syaiful juga
mengingatkan seluruh pejabat dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
proyek agar menghindari pembagian jatah fee proyek. Karena sesuai ketentuan hal
itu tidak dibenarkan. Bahkan termasuk kategori pungutan liar dan korupsi.
Selain meneruskan
temuan kepada Kejaksaan Negeri Dompu,
Inspektorat juga berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penanganan sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Inspektorat telah
menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi.
“Salah satu
bukti kami terus berkoordinasi dengan KPK, yaitu mengenai kasus tanah di Desa
Mbuju Dompu yang dilaporkan langsung oleh masyarakat ke KPK dan alhamdulillah
kasusnya sudah selesai,” katanya.(RUL)