Breaking News

Sebut Temuan BPK RI Rp600 Juta, Inspektorat Dompu Bidik Proyek Kakap

Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu Sedang Diwawancarai Reporter Berita11.com

Dompu, Berita11.com— Kendati menyandang status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ternyata pengelolaan keuangan di Bumi Nggahi Rawi Pahu bukan tanpa masalah. Belum lama ini BPK RI menemukan kebocoran pengelolaan anggaran sebesar Rp600 juta di Dompu.

Hal tersebut diakui Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir H Moh Syaiful HS, M.Si. Temuan BPK RI sebesar Rp600 juta bersumber dari masalah pengelolaan anggaran oleh sejumlah SKPD dan sekolah di Kabupaten Dompu.

“Kemarin BPK menemukan adannya kerugian Negara yang mencapai Rp600 Juta. Kami pun menindaklanjuti temuan itu dan alhamdulillah sudah banyak yang melakukan pengembalian kerugian Negara,” ujar Syaiful kepada Berita11.com di Dompu, Senin (28/8/2017).

Selain menindaklanjuti temuan BPK sebesar Rp600 juta, saat ini Inspektorat Kabupaten Dompu sedang membidik sejumlah mega proyek di Dompu seperti yang menjadi sorotan dan laporan sejumlah elemen masyarakat seperti LSM.

Syaiful menyebut sejumlah laporan dari masyarakat yang akan ditindaklanjuti Inspektorat Kabupaten Dompu seperti dugaan pelanggaran dalam tender proyek Puskesmas Hu’u dan rehab bangunan pendopo Bupati Dompu.

“Dalam laporan tersebut mereka menanyakan kejelasan kenapa proyek seperti rehab pandopo bupati ditender ulang. Maka itu kami melakukan klarfikasi dengan pejabat ULP dan rekanan guna menanyakan kenapa item pekerjaan itu ditender ulang dan menanyakan apa alasanya,” kata Syaiful.

Syaiful juga mengingatkan seluruh pejabat dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek agar menghindari pembagian jatah fee proyek. Karena sesuai ketentuan hal itu tidak dibenarkan. Bahkan termasuk kategori pungutan liar dan korupsi.

Selain meneruskan temuan  kepada Kejaksaan Negeri Dompu, Inspektorat juga berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penanganan sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Inspektorat telah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi.

“Salah satu bukti kami terus berkoordinasi dengan KPK, yaitu mengenai kasus tanah di Desa Mbuju Dompu yang dilaporkan langsung oleh masyarakat ke KPK dan alhamdulillah kasusnya sudah selesai,” katanya.(RUL)

No comments