Breaking News

Sejumlah Hotel dan Rumah Makan di Dompu Bandel Urus Ijin

Ardiansyah Malik ST. Foto Syahrul Berita11.com


Dompu, Berita11.com— Jumlah perusahaan skala kecil, menengah, hingga besar dan aktivitas perorangan yang erat dampaknya dengan lingkungan di Kabupaten Dompu cukup banyak. Namun hingga per Agustus 2017 yang mengantungi ijin hanya 91 perusahaan.

Kepala Seksi  Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu, Ardiansyah Maliq ST,  menyebut umumnya perusahaan yang belum mengurus ijin lingkungan seperti rumah makan dan hotel. “Beberapa hotel atau penginapan dan rumah makan yang ada di Dompu ini masih belum mengurus ijin lingkungan. Salah satunya hotel (Rinjani),” sebut Ardiansyah kepada Berita11.com di Dompu, Jumat (11/8/2017).

Diakuinya, kesadaran masyarakat atau perusahaan mengurus ijin lingkungan masih minim. Padahal pemerintah sudah getol melaksanakan sosialisasi tentang kewajiban ijin lingkungan bagi perusahaan atau masyarakat yang memiliki kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.

Menurut Ardiansyah DLH Kabupaten Dompu juga telah melayangkan surat imbauan sejak tahun 2013 lalu. Surat imbauan itu berlaku untuk badan usaha, perusahaan yang sudah beroperasi maupun belum. “Jujur saja masyarakat yang mengurus ijin lingkungan masih minim. Padahal sebelumnya kami sudah mengimbau agar mengurus ijin lingkungan,” katanya.

Ardiansyah menyebut, 91 ijin yang telah dikeluarkan merupakan kategori AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Hingga kini DLH Kabupaten Dompu memang belum menerima laporan keluhan dari masyarakat terkait aktivitas pencemaran lingkungan karena aktivitas sejumlah perusahaan yang belum mengantungi ijin. Namun DLH tetap berharap agar seluruh perusahaan maupun aktivitas perorangan yang berdampak lingkungan agar mengurus ijin di dinas setempat.

Dijelaskan dia, ijin lingkungan adalah dokumen dasar sebagai acuan terbitnya sejumlah ijin lain mislnya dokumen AMDAL, UKL-UPL untuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP), UKL dan UPL maupun SPPL untuk Hinderorodonnantie (HO/ ijin gangguan) sertaTanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Industri (TDI) untuk orang pribadi maupun badan usaha.

“ijin usaha pertambangan, HO dan TDP tidak bakalan bisa keluar tanpa mengantungi ijin lingkungan. Untuk itu,kami mengimbau masyarakat agar melengkapi ijin sebelum aktivitas,” imbaunya. (RUL/*)

No comments