Breaking News

Seluruh Ponpes Deklarasikan Bima bukan Sarang Radikalisme

Deklarasi Bima Bukan Zona Merah Paham Radikalisme. Foto US Berita11.com


Kota Bima, Berita11.com— Sebanyak 5.000 peserta silaturahmi antara pimpinan pondok pesantren, santri, TNI, Polri, Pemkab dan Pemkot Bima mendeklarasikan Bima bukan sebagai daerah sarang radikalisme. Kegiatan silaturahmi sekaligus deklarasi dipusatkan di lapangan Serasuba Kota Bima, Selasa (8/8/2017).

Sejumlah poin yang disepakati dalam ikrar kebangsaan masyarakat dana Mbojo yang dibajakan Pangdam IX/Udayana, Wakil Wali Kota Bima, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, pimpinan Ponpes dan seluruh anggota FKPD Kota dan Kabupaten Bima yaitu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, hidup rukun, saling menghormati antarumat beragama, menolak Bima sebagai daerah zona merah dan sarang teroris.

Poin lain yang diikrarkan bersama yaitu, senantiasa wasapda menyikapi ancaman dari berbagai kelompok  dan golongan yang berupaya memecah belah keutuhan NKRI. Selain itu, meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menerus menguatkan silaturahmi demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Saat acara berlangsung Wakil Wali Kota Bima, H Arahman H Abidin menyatakan Pemkot Bima akan mendorong peran Ponpes dan Ormas dalam upaya mencegah paham radikalisme.

Menurutnya, peran Ponpes sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejukan kehidupan bermasyarakat di daerah. Untuk itu, pemerintah jgua akan meningkatkan dukungan anggaran untuk Ponpes dan Ormas. “Mohon juga bantuan TNI dalam upaya pencegahan ilegal loggin di Kota Bima dan Kabupaten Bima,” harap Arahman.

Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri menyatakan, kekompokan seluruh elemen di Bima sangat diperlukan. Karena para ulama memiliki peran strategis dalam mewujudkan daerah yang damai.

“Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kekompakan pemerintah dengan elemen masyarakat,” katanya.

Sementara, Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana,  Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak, S.Ip, MM berharap agar silaturahmi antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan Ponpes akan menggelorakan semangat kebersamaa dan kesatuan demi keutuhan NKRI.

“Mari kita ciptakan sinergitas untuk menciptakan kedamaian. Pada bidang pendidikan, Ponpes di Kota Bima dan Kabupaten Bima selama ini sudah banyak melahirkan santriwati yang berpikiran nasionalis,” katanya.

Menurutnya, Ponpes memiliki peran strategis tidak hanya mewujudkan pendidikan formal. Namun juga mengajarkan nilai agama. Pada sisi lain Ponpes diharapkan menyajikan pendidikan kompleks sehingga tercipta masyarakat yang beretika sehingga terwujd bangsa yang kuat.

“Selalu dikawal agar tidak terkontaminasi bertolak belakang dengan empat konsensus berbangsa dan berkenegaraan yaitu Pancasila,Undang-Undang Dasar, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” kata Komaruddin.

Ulama berpengaruh di  Bima KH Gani Masykur menyatakan bahwa prinsipnya Bima adalah daerah agamais yang memiliki setting historis Islam yang kuat. Apalagi sejarah Bima erat kaitannya dengan masa kesultanan.

Menurutnya, masyarakat Bima adalah orang-orang yang memiliki prinsip dan pondasi yang kuat yaitu iman dan takwa. Pada sisi lain, masyarakat Bima juga mengakui kedaulatan NKRI. Karena kemerdekaan adalah hadiah umat Islam untuk Indonesia.

Ulama tiga zama ini juga menolak stiga negatif yang menyatakan Bima sebagai sarang terorisme atau paham radikalisme. Padahal masyarakat Bima hanya melandaskan hidup pada prinsip iman dan takwa. (US)







No comments