Breaking News

Ini Perbedaan Pemilu dulu dan sekarang

Temu Komunitas Media di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima. Foto US


Bima, Berita11.com— Regulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan Pemilu 2019 memiliki sejumlah perbedaan dengan pemilihan umum sebelumnya. Perbedaan yang paling mencolok, pemilih tambahan hanya bisa menggunakan hak suaranya jika memiliki E-KTP.

Hal tersebut dijelaskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima saat temu komunitas media di Sekretariat KPU, Kamis (7/9/2017).

Devisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif, SH MH, mengatakan, selain E-KTP, alternatif bagi  penduduk harus mengurus surat dokumen kependudukan di Disducapil. Bukan dari pemerintah desa. Hal itu sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Selanjutnya data penduduk dari Kemendagri akan disusun oleh KPU menjadi daftar pemilih yang selanjutnya akan dicocokan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP)

“Bagaimana pemilih tersebut akan ditanyakan kepada petugas RT/RW apakah yang bersangkutan sudah E-KTP atau belum. Kalau sudah bisa dipastikan akan dimasukan formulir sendiri. Tapi kalau belum dapat dipastikan dimasukan dalam formulir tersendiri mod
Pemilih kalau dulu boleh gk E-KTP, tidak memiliki e-KT karena warga asli di situ, mulai pas pilkada di Gubernur DKI kemarin, pemilih yang boleh memilih yang punya E-KTP.

Yuddin menjelaskan, perubahan regulasi juga didasari persoalan pada Pilkada DKI Jakarta. Regulasi baru juga mengatur tentang ancaman pidana bagi penyalahgunaan C6 seperti yang tertuang dalam Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Isu krusial, tahun 2017 kita sudah memulai lebih banyak di provinsi. Tapi verifikasi faktual dari kabupaten Bima juga yang melakukan. Upaya kita bagaimana masyarakat tidak kehilangan hak pilih,” katanya.

Pada tahun 2018, sedikitnya ada 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, sedangkan khusus di Provinsi NTB ada tiga kota dan kabupaten di antaranya Kota Bima, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Devisi Teknis Penyelenggara dan Data Informasi KPU Kabupaten Bima, Zuriati SP mengatakan, secara umum penyelenggara Pemilu setempat terus berihtiar agar pelaksanaan Pemilu dari waktu ke waktu semakin lebih baik.

Berbagai upaya telah dilakukan KPU Kabupaten Bima. Mulai dari sosialisasi terhadap masyarakat umum dan pemilih pemula (rock the vote) hingga mendorong partisipasi masyarakat ikut membantu mengawasi dan menyosialisasi tahapan pemilihan.

“Kami juga memerhatikan penyelenggara Pemilu yang main di bawah. Kalau tidak ada informasi kami sulit. Untuk itu peran banyak sangat perlu termasuk teman-teman pers. Kita mendorong pelaksanaan yang lebih baik,” katanya. (US)

No comments