Breaking News

KPU Akui Ada Kelompok yang Sengaja Golput, ini Penyebabnya

Ilustrasi.


Bima, Berita11.com— Kelompok masyarakat yang memilih tidak berpartisipasi saat Pilkada dan Pemilu bukan saja sengaja tak hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Namun sebagiannya hadir di TPS tetapi sengaja membuat surat suara batal. Pola itu umumnya terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Kabupaten Bima dan telah menjadi bahan penelitian Komisi Pemilihan Umum.

Hal tersebut diakui Devisi Umum, Rumah Tangga, Perencanaan, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Bima, Drs Muhammad Taufik. “Itu talah diteliti ada pola seperti itu. Sebagian kelompok masyarakat bukan tidak datang ke TPS. Mereka datang ke TPS tapi penggunaan hak suaranya dengan cara membuat batal. Itu adalah salah satu pola Golput sekarang,” ujar Taufik di Sekretariat KPU Kabupaten Bima, Kamis (7/9/2017).

Berdasarkan hasil penelitian itu, salah satu alasan kelompok masyarakat itu memilih menjadi golongan putih (Golput) karena berpandangan hasil pencoblosan mereka akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak sesuai ekspektasi publik karena tidak amanah dalam memimpin atau malah memanfaatkan jabatannya untuk melancarkan korupsi.

“Pemikiran sebagaian yang memilih Golput itu karena buat apa memilih. Takut nanti kalau hak suara yang mereka berikan disalahgunakan. Tidak sesuai dengan harapan. Ada pemikiran seperti itu. Itu secara umum di NTB,” katanya.

Apakah sudah ada peta sebaran kelompok masyarakat yang sengaja memiliki Golput? Hal ini belum dijelaskan oleh KPU Kabupaten Bima. Termasuk munculnya kelompok tertentu yang menganggap output Pemilu tidak menghasilkan kriteria pemimpin atau khalifah bagi kelompok tertentu.

“Penelitian di Kabupaten Bima lebih banyak difokuskan penyebab masyarakat tidak ikut memilih seperti masyarakat yang bertani di Sumbawa,” kata Taufik.

Pria asal Sape ini menjelaskan, secara umum KPU Kabupaten Bima berupaya mendorong partisipasi pemilih terus meningkat. Bahkan menargetkan mencapai 80 persen meskipun target nasional hanya 75 persen.

Menurut  Devisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif SH MH, hingga kini tidak ada peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi penduduk yang memilih Golput, sehingga tingkat partisipasi masyarakat sulit mencapai 100 persen atau mendekati angka tersebut. Berbeda dengan sejumlah negara luar seperti Australia yang mewajibkan penduduk untuk memilih.

KPU adalah lembaga yang hanya melaksanakan regulasi yang disiapkan pemerintah dan Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh legislatif. (US)


No comments