Breaking News

Pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Dompu masih Terhambat Raperda

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin S.Sos. Foto Syahrul


Dompu, Berita11.com— Hingga kini pengesahan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD)  Perubahan  Tahun 2017 Kabupaten Dompu masih terhambat sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda).

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos menyebutkan, sejumlah Raperda yang menjadi kendala pengesahan APBD Perubahan yaitu Raperda  pengelolaan persampahan, tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan Raperda tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perubahan dari Perda Nomor 2 Tahun 2015.

Selain itu, Raperda lain yang menghambat pengesahan APBD Perubahan yaitu perubahan atas lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016-2021, Raperda tentang kabupaten layak anak dan Raperda tentang gotong royong.

Dikatakan Yuliadin, setelah sejumlah Raperda tersebut rampung maka akan disahkan secara bersamaan.

“Tadi malam kita paripurnakan, tapi karena ada beberapa  hal seperti Perda yang belum selesai laporannya. Ada tiga Perda inisiatif yang kita paripurnakan sekaligus nanti. Kita bisa selesaikan semuanya,”  katanya di Dompu belum lama ini.

Apakah pembahasan APBD Perubahan yang tak kunjung rampung terkait permintaan dana aspirasi legislatif Rp15 miliar? Yuliadin memastikan tidak adak kaitannya dengan hal itu. Penyebab utama pembahasan APBD Perubahan karena lembannya pengajuan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementaran (KUA-PPAS) oleh eksekutif.

“Biasalah kita kan memperjuangkan aspirasi, bukan untuk kita bawa pulang.Kita mengajukan program mau berapapun nilainya, sepanjang ini untuk rakyat. Jadi salah satu tugas dan kerja kita ini memperjuangkan aspirasi kita, karena kita sudah dibiayai, reses kita dibiayai kewajiban kita untuk memperjaungkan itu,”  katanya.

Ketua Badan Legislasi DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan menyatakan, Raperda inisiatif dan Raperda yang diajukan pemerintah sudah selesai dibahas saat rapat yang digelar pada Rabu (04/10/2017) malam lalu.

Hasilnya tinggal menunggu pengesahan paripurna. “Itu  sudah selesai. Tadi malam ada tiga agenda yaitu laporan banggar terhadap KUA/PPAS, laporan badan pembentukan Perda terhadap hasil pembahasan Perda inisiatif dan Perda usulan pemerintah dan kata akhir fraksi persetujuan Perda yang dimaksud,” jelas Kurnia, Jumat (6/10/2017) lalu. (RUL)

No comments