Breaking News

Salahgunakan Ijin HTR, Warga Dompu ini Akhirnya Dikerangkeng

Penyidik Sedang Memeriksa Berkas Terkait Kasus Penyalahgunaan Ijin HTR.


Dompu, Berita11.com— Sebagian orang doyan memilih jalan pintas untuk meraup kekayaan. Namun tak sedikit yang tersandung kasus, seperti yang dialami FR  pria asal Dompu yang diduga menyalahgunakan ijin Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Alih-alih meraup keuntungan seperti yang menjadi angannya, kini FR harus mendekam dipenjara  lantaran sesuai proses  penyidik bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang meyakinkan menyalagunakan ijin HTR di Toffo Pajo yang dikantunginya.

Kasus “serong” FR terhadap pengelolaan hutan tercium aparat setelah fuso nomor polisi L8950UF yang mengangkut 270 batang sonokeling tujuan PT Rimba Sukorejo Jawa Timur ditahan aparat Kodim 1614/ Dompu dan petugas BKPH Toffo Pajo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi NTB melalui Tim Satuan Tugas Penyidik Tindak Pidana Kehutanan NTB, Astan Wirya SH MH  menyebutkan, FR diduga melanggar sejujmlah pasal dalam Undang-Undang Kehutanan di antaranya pasal 83 ayat 1 huruf b junto pasal 12 huruf e dan pasal 16 junto pasal 88 ayat 1 huruf a dan atau pasal 87 ayat 1 huruf c junto pasal 12 hutuf m dan atau pasal 94 ayat 1 huruf a dan c junto pasal 19 hurf a dan d.

Akibat perbuatannya itu, FR terancam kurungan maksimal lima tahun dan 18 tahun serta denda minimal Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar dan denda Rp1-5 miliar.

Sebelumnya Tim Satgas telah melaksanakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan bukti surat, memeriksa saksi ahli, mengumpulkan petunjuk, keterangan tersangka, dokumen video, foto dan peta kawasan hutan.

“Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut tim penyidik berdasarkan kewenangan subyektif dan objektif  melakukan tindakan upaya paksa penahanan dengan menitip tahanan tersebut di Rutan Negara Mako Polda NTB untuk 20 hari ke depan,” kata Astan, Minggu (15/10/2017).

Astan mengisyaratkan, Satgas Penyidik Tindak Pidana Kehutanan NTB akan menindaktegas setiap kasus atau pelanggaran tentang hutan. Tindakan tegas tersebut diharapkan memantik kepedulian masyarakat menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan berbagai perbuatan yang bertolak belakang. (RUL)  

No comments