Breaking News

SKB Tiga Menteri Tetapkan Biaya Sertifikat Tanah Rp350 Ribu, ini Penjelasannya

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kabupaten Bima. Damsus, SH.


Bima, Berita11.com— Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis menetapkan besaran biaya sertifikat per bidang tanah di NTB sebesar Rp350 ribu.

“Biaya itu mestinya harus disiapkan oleh pemerintah daerah melalui APBD atau dibebankan pada dana desa atau melalui swadaya yang disepakati masyarakat sesuai kemampuan,” kata Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Bima, Damsus, SH kepada Berita11.com di BPN Kabupaten Bima, Senin (30/10/2017).

Ia menjelaskan penetapan besaran biaya berdasarkan SKB Tiga Menteri Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A tahun 2017 dan Nomor: 34 tahun 2017 yang berlaku sejak 22 Mei lalu.

Penggunaannya untuk pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok, meterai dan operasional petugas kelurahan/desa dalam rangka menyukseskan program pencatatan tanah sistematis lengkap (PTSL).

“Biaya itu untuk pengadaan empat lembar meterai, patok batas tiga buah, pengangkutan dan pemasangannya. Kemudian pengadaan dokumen pendukung, dan transportasi petugas desa dari kantor desa ke BPN untuk perbaikan dokumen yang diperlukan,” ujarnya.

Ia menyambung pembiayaan yang dimaksud dalam SKB tidak termasuk pembiayaan penerbitan akta, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak penghasilan (PPh) sebab pelayanan tersebut ditanggung oleh APBN alias 0Rp.

“NTB masuk kategori II jadi Rp350 ribu. PTSL merupakan nawa cita presiden, agar tidak menghambat pelaksanaannya maka diterbitkanlah ketentuan tersebut,” jelasnya.

Meski demikian, menurut Damsus ketentuan tersebut sulit diimplementasikan. Sebab hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bima belum mampu menyanggupinya. Selain Provinsi NTB, provinsi lain yang masuk kategori II yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

“Bayangkan Rp350 untuk 10.000 bidang, APBD bisa terkuras. Karena tidak sanggup jadi alternatifnya swadaya masing-masing masyarakat yang disepakati melalui keputusan bupati,” katanya. (ID)

x

No comments