Breaking News

Soal Polemik SPTJM, HBY: yang Berbuat Bertanggung Jawab!

Bupati Dompu, HBY Foto Bersama FKPD dan Pengurus KNPI Kabupaten Dompu. RUL


Dompu, Berita11.com— Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin (HBY) tampaknya sedikit lega soal  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) seperti yang menjadi polemik dalam kasus perekrutan CPNS K2 Kabupaten Dompu.

Menurut HBY, sesuai perintah Presiden Jokowi SPTJM tak bisa dikaitkan lagi dengan kepala daerah atau bupati. “Saya menyampaikan perintah presiden yang berbunyi jangan lagi mendorong STPJM ke bupati,” ujar HBY usai upacara peringatan Sumpah Pemuda di Lapangan Karijawa Dompu, Senin (30/10/2017).

HBY menyentil bahwa  pihak pembuat daftar anggaran yang mestinya menandatatangani SPTJM dan  mempertanggungjawabkannya. “Ini orang lain yang berbuat, yang lain yang disuruh bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, pihak pemeriksa dokumen semestinya yang membuat SPTJM. “Malah yang terjadi yang lain membuat dan memeriksa. Malah orang lain yang disuruh tandatangan,” sentil HBY.

Dikatakan dia, polemik soal SPTJM telah sampai ke telinga Presiden RI sehingga mengeluarkan perintah agar kepala daerah tak menandatangi SPTJM. Sehingga pihak yang berbuat yang mestinya bertanggung jawab terhadap polemik STPJM dalam kasus CPNS K2.

“Jadi perintah beliu (presiden) kepala daerah jangan lagi mau tandatangan SPTJM,” kata HBY. (RUL) 

Baca Juga :

No comments