Breaking News

Inspektorat Dompu Audit SPPD Semua OPD, Perjalanan Fiktif Incaran Utama

Ilustrasi.


Dompu, Berita11.com— Inspektorat Kabupaten Dompu mengagendakan pemeriksaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Dompu. Salah satu incaran utamanya adalah kemungkinan adanya kegiatan perjalanan dinas fiktif tahun 2017.

Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir H Moh Syaiful HS, M.Si menyebutkan beberapa item lain audit SPPD seluruh OPD yaitu mengenai kepastian penggunaan dana perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain perjalanan fiktif yaitu penggunaan jatah SPPD untuk pimpinan OPD oleh staf.

“Kalau pun itu terjadi, maka sama saja ada potensi penyalagunaan dari pada peraturan daerah. Maka itu tidak boleh diwakilkan terhadap porsi-porsi itu,”  kata Moh Syaiful kepada Berita11.com di Inspektorat Kabupaten Dompu, Rabu (15/11/2017).

Menurut Syaiful, sesuai Peraturan Bupati (Perbub) Dompu, kriteria perjalanan dinas luar daerah terbagi tiga porsi yakni pimpinan, tehnik dan staf. Perjalan dinas untuk pimpinan lebih pada kebijakan yang diambil oleh atasan dan pemerintah daerah.

“Pejabat eselon III juga sudah masuk tehnik. Tehnik dalam hal konsultasi dan pembahasan tehnik memang sejatinya ada yang juga dilakukan di luar daerah dan ada di dalam daerah. 
Sementara staf (pendamping kepala dinas) hanya sebagai pelengkap,” katanya.

Dikatakannya, sesuai regulasi,  perjalanan dinas menekankan aspek efisien dan efektif. Misalnya, jika kepala OPD diminta hadir, maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Namun  harus dihadiri pimpinan itu. Selain itu, tak boleh membawa banyak orang dalam melaksanakan perjalanan dinas. Jika diminta dua orang, maka yang berangkat tak boleh lebih dari itu.

“Menurut saya perjalanan dinas terutama di tingkat propinsi ada celah-celah fiktif. Kadang-kadang juga ada pejabat yang ditugaskan tapi tidak berangkat,” katanya.

Selama ini, Inspektorat Kabupaten intens melaksanakan audit terhadap seluruh OPD yaitu pemeriksaan secara reguler dan khusus. “Nah, salah satu yang jadi item pemeriksaan oleh kami yaitu mengenai SPPD tersebut,” katanya.

Selain pemeriksaan secara reguler, Inspektorat juga akan menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat maupun lembaga tertentu terkait masalah perjalanan dinas OPD.

Jika pun ada temuan dalam proses audit terhadap SPPD seluruh OPD, maka Inspektorat akan menekankan kepada pejabat untuk mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas atau item yang menjadi pelanggaran.

Syaiful menyebut, dari hasil pemeriksaan reguler oleh Inspektorat, OPD yang paling sering melaksanakan perjalanan dinas yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu. (RUL)

No comments