Kecewa FR Ditetapkan sebagai Tersangka, Kuasa Hukum Gugat DLHK NTB

Muktamar SH. Foto Syahrul

Dompu, Berita11.com— Meskipun diduga kuat menyalahgunakan ijin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan telah ditetapkan sebagai tersangka, Muktamar SH, kuasa hukum FR, pria yang tersangkut kasus kayu menggugat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB.

Permohonan praperadilan diajukan Muktamar SH di Pengadilan Negeri Dompu, Selasa (14/11/2017).  “Saya sebagai pengacara yang membela klien saya atas nama FR menggugat Dinas LHK NTB,” ujar Muktamar di PN Dompu.

Menurut Muktmar, praperadilan diajukan terkait proses penetapan tersangka terhadap kliennya FR. “Semua administrasi yang diserahkan kepada saya selaku kuasa hukum FR, saya anggap itu semuanya cacat hukum,”  katanya.

Menurut Muktamar,  berharap hakim berlaku obyektif melihat kasus yang dihadapi kliennya. Karena FR  tidak seperti yang disangkakan oleh  PPNS. “Saya tetap optimis untuk memperjuangan keadilan bagi klien saya FR. Sebab kalau berbicara hukum tidak boleh setengah-setengah dalam proses penegakan hukum dan harus sesuai dengan norma-norma penegakan hukum itu sendiri,” paparnya.

Ditambahkan Muktamar,  sidang pembacaan praperadilan berlangsung di Pengadilan Negeri Dompu, Selasa (14/11/2017).

“Alhamdulillah sidang pembacaan praperadilan sudah berlangsung. Sidangnya dilanjutkan besok (Rabu 15/11/2017),”  katanya.

Kepala DLHK Provinsi NTB melalui Tim Satuan Tugas Penyidik Tindak Pidana Kehutanan NTB, Astan Wirya SH MH, kepada Berita11.com mengatakan, pihaknya tetap koperatif dalam menghadapi praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum FR.

“Kami LHK NTB tentunya tetap taat hukum dan itu dibuktikan dengan kehadiran kami di PN Dompu. Pihak yang berwenang itu adalah pihak penutut dan pengadilan,” ujar Astan di PN Dompu.

Dikatakan Astan, kasus yang menjerat FR sudah P21 dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Dompu untuk disidangkan. “Intinya kami tetap terbuka dan transparan bahwa proses penegakan hukum ini kami lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Mengenai praperadilan tersebut, lanjut Astan, pihaknya tetap siap karena itu merupakan bagian dari resiko tugas dan tanggungjawab sebagai penegak hukum.

Apapun keputusanya, kata dia, itu adalah yang terbaik dan pihaknya hanya menyuguhkan, sehingga yang menilai nantinya adalah pihak-pihak yang tentu memiliki kewenangan termasuk publik pun bisa menilai.

“Kami jauh-jauh sudah bekerja secara maksimal dengan mengumpulkan berbagai bukti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga sampai pada muaranya. Intinya apapun yang dibutuhkan dalam menghadapi praperadilan itu, kami sudah siapkan semuanya,” ujarnya.

Sementara itu, Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, Yasin kepada Berita11.com membenarkan bahwa tadi Selasa (14/11/2017) sidang pembacaan praperadilan sudah dilaksanakan.

“Sidang pembacaan pemohonan gugatan sudah berlangsung tadi selama kurang lebih setengah jam. Dihadiri langsung oleh kuasa hukum FR, jajaran Dinas LHK NTB dan pihak lainya,” jelasnya.

Dikatakan Yasin, untuk sidang selanjutnya eksepsi dari DLHK dan replik kuasa hukum pemohon berlangsung Rabu  (15/11/2017).  

Seperti dilansir Berita11.com, Kepala DLHK Provinsi NTB melalui Tim Satuan Tugas Penyidik Tindak Pidana Kehutanan NTB, Astan Wirya SH MH  menyebutkan, FR diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Kehutanan di antaranya pasal 83 ayat 1 huruf b junto pasal 12 huruf e dan pasal 16 junto pasal 88 ayat 1 huruf a dan atau pasal 87 ayat 1 huruf c junto pasal 12 hutuf m dan atau pasal 94 ayat 1 huruf a dan c junto pasal 19 hurf a dan d.

Akibat perbuatannya itu, FR terancam kurungan maksimal lima tahun dan 18 tahun serta denda minimal Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar dan denda Rp1-5 miliar.

Sebelumnya, Tim Satgas telah melaksanakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan bukti surat, memeriksa saksi ahli, mengumpulkan petunjuk, keterangan tersangka, dokumen video, foto dan peta kawasan hutan.

“Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut tim penyidik berdasarkan kewenangan subyektif dan objektif  melakukan tindakan upaya paksa penahanan dengan menitip tahanan tersebut di Rutan Negara Mako Polda NTB untuk 20 hari ke depan,” kata Astan.(RUL)