Breaking News

ARAK dan LP3 NTB Desak Finalisasi Kasus CPNS K2 Dompu

Aliansi Rakyat Anti Korupsi Dompu Saat Menggelar Aksi di Depan Kejari Dompu, Kamis (14/12/2017). RUL

Dompu, Berita11.com— Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Dompu dan Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan (LP3) NTB meminta Polda dan Kejati NTB menuntaskan penanganan kasus perekrutan Calon Pengawai Negeri Sipil Katagori II (CPNS-K2) Kabupaten Dompu.

Desakan itu, disampaikan massa saat menggelar aksi di Kejari dan DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (14/12/2017) pagi. Permintaan disampaikan karena belum ada titik terang penutasan kasus itu. 

Koordinator massa, Suryo Sulistio alias Rio menyatakan bahwa kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu telah memasuki usia tua dengan progress yang satgnan. Hal itu setidaknya dilihat dari perkembangan yang belum signifikan.



“Lambannya kasus perekrutan CPNS Dompu tidak terlepas dari skema yang tepat atau dibuat rumit sehingga penangan Kasus CPNS K2 Dompu tidak sesuai dengan harapan,” sorot Rio.  

Menurut Rio, penanganan yang mandek mencerminkan ketidakseriusan institusi penegak hukum di NTB dalam menuntaskan kasus hukum yang meresahkan masyarakat Dompu. Padahal  melahirkan krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Penanganan kasus itu juga diagendakan melibatkan KPK.  

“Sangat ironis jika penaganan kasus CPNS K2 berbenti di tengah jalan seperti yang tersiar kabar bahwa kasus ini sudah SP3 oleh penyidik. Padahal sudah jelas tersangka jelas melakukan kesalahan yang tidak bisa ditutup-tutupin lagi,” katanya.

Pengangkatan sebagai dasar keluarnya keuangan negara menyebabkan kerugian negara. Hal itu sesuai audit oleh BPKP NTB.

Rio menyebutkan, fakta-fakta perbuatan tersangkat dapat dilihat dari bukti penandatangan nota usul NIP untuk 13 TMK, penandatanganan Surat Pertanggun gjawaban Mutlak (SPT JM) dengan menyatakan bahwa menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas data tenaga honorer tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia diberikan sanksi baik secara administrasi maupun pidana. Penandatanganan SK CPNS daerah sebanyak 134 THK II yang tidak memenuhi kriteria dan tidak layak diangkat menjadi CPNS sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

Menurutnya, penuntasan kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu merupakan ekspektasi besar masyarakat. Karena itu berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan roda pemerintahan.
Atas berbagai pertimbangan itu, mewakili massa ARAK dan LP3 NTB, Rio institusi penegak hukum di Indonesia segera menuntaskan penanganan kasus tersebut.

Selain itu, meminta Kejati NTB segera melakukan P21 pada kasus perekrutan CPNS K2 Dompu agar tidak menjadi keresahan masyarakat dengan terhalangnya roda pemerintahan daerah serta progres pembangunan.

“Segera tahan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada kasus perekrutan CPNS K2 Dompu agar tidak menjadi virus yang menakutkan bagi institusi penegak hukum dan pemerintah daerah,” desaknya.

Seperti dilansir Berita11.com sebelumnya, Kapolda NTB, Brigjend Pol. Drs Firly, M.Si menegaskan, bahwa penanganan kasus K2 tetap dilanjutkan oleh Polda NTB. Pihaknya sedang melakukan berbagai penyempurnaan terhadap berkas kasus itu, setelah pengembalian dilakukan oleh Kejati NTB.

Menurut Firly tak ada batas waktu penanganan kasus itu seperti yang menjadi asumsi sebagian pihak. (RUL)

No comments