Breaking News

Empat Pejabat Eselon II Kota Bima segera Pensiun, ini Pengaruhnya Terhadap Formasi

Ilustrasi. Foto Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Empat pejabat eselon dua (II) di Kota Bima segera memasuki masa pensiun awal tahun 2018. Mereka adalah Kepala Inspektorat, Drs H Ramli Hakim, M.Ap, Kepala Bappeda, Ir Abdurrahman Iba, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Drs H Hajairin MS dan Staf Ahli Hukum Kota Bima, Syafruddin Jafar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs H Supratman, M.Ap mengatakan,  selain empat pejabat eselon II tersebut, beberapa pejabat lain setingkat di bawahnya juga memasuki masa pensiun.

“Ada beberapa yang pensiun selain empat pejabat tersebut,” kata Supratman kepada Berita11.com di BKPSDM Kota Bima, Jalan Soekarno-Hatta Kota Bima, Senin (18/12/2017).
Diakui Supratman, masa pensiun sejumlah pejabat tersebut secara langsung akan mempengaruhi jumlah pegawai di Kota Bima, termasuk ANJAB dan ABK atau belanja pegawai.

Hingga Desember 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara di Kota Bima sebanyak 3.987 orang. Sementara tenaga honorer atau non-PNS sebanyak 2.023 orang. Dari 3.987 total ASN, rinciannya di antaranya 1.825 kelompok fungsional umum, 1.598 guru.

Pada tahun 2018 mendatang, Pemerintah Kota Bima dipastikan menerapkan E-kinerja dan E-absensi yang menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja atau tunjangan kinerja daerah (TKD).  Perangkat absensi finger print yang sebelumnya hanya secara offline akan dikoneksikan secara online sehingga rekapitulasi absensi akan diawasi langsung oleh BKPSDM sebagai pemegang server.

“Jadi dasar pembayaran tunjangan itu 50 persen berdasarkan E-kinerja dan 50 persen berdasarkan E-absensi. Itu sudah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bima Nomor 25 Tahun 2017 dan akan mulai diterapkan tahun 2018 mendatang,” ujar Supratman.

Penerapan ketentuan baru itu memungkinkan ASN yang berkinerja buruk atau tidak disiplin akan mendapatkan hukuman (punishment) berupa pengurangan tunjangan yang disesuai rekapitulasi dalam E-kinerja dan E-absensi sehingga mempengaruhi rasio belanja pegawai dan mempengaruhi peluang untuk penambahan pegawai atau penerimaan CPNSD. (NZ)

No comments