HIMDOS: 400 Hektar Hutan Lindung di Donggo Rusak

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima saat Menemui Massa HIMDOS, Senin (11/12/2017).

Kota Bima, Berita11.com— Sedikitnya, 400 hektar hutan lindung di wilayah Donggo Kabupaten  Bima rusak. Kondisi itu memantik kepedulian Himpunan Mahasiswa Donggo-Soromandi (HIMDOS). Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera mengatensi persoalan itu.

Dalam aksinya, Senin (11/12/2017) di depan kantor Bupati Bima di Jalan Diponegoro Jatiwangi, HIMDOS mendesak Pemkab Bima membentuk tim pengawas pembabatan liar hutan lindung.

“Apabila bupati dan wakil bupati Bima tidak menemui kamii. Maka kami akan melakukan pemblokiran jalan negara di perbatasan Bima-Dompu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah,” ungkap koordinator massa HIMDOS, Latif ketika berorasi di depan kantor Bupati Bima.

Latif mendesak, setiap pihak terkait menghentikan aktivitas pembabatan hutan secara ilegal di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

“Segara melakukan reboisasi terhadap hutan lindung yang lebih kurang 400 hektar lahan dengan tujuh lokasi,” katanya.

Selain menyorot penanganan kerusakan hutan, HIMDOS juga mendesak Pemkab Bima segera mengatensi krisis pupuk yang dialami petani di Kecamatan Donggo dan Soromandi. Saat ini harga pupuk di dua wilayah itu mencapai Rp300 ribu per zak. Namun ironisnya tak ada atensi pemerintah daerah terhadap persoalan itu.

“Dalam Pilkada Kabupaten Bima lalu, suara dukungan dari masyarakat Donggo-Soromandi sebanyak 20.000 lebih suara diberikan kepada bupati dan wakil bupati Bima. Namun justru sebaliknya kami dikhianati,” katanya.

Setelah puluhan menit menggelar orasi, sekira pukul 11.15 Wita massa kemudian ditemui Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer, M.Pd.

Dahlan menyatakan berkaitan hutan yang gundul, Pemprov NTB dan Pemkab Bima melaksanakan rapat koordinasi.

“Informasi yang diperoleh dari dinas terkait terdapat tiga hutan penyangga dan hutan lindung yang terkena dampak. Hal ini bahayanya untuk masa depan kita,” kata Dahlan di hadapan massa.

Menurutnya, menyikapi persoalan itu, Pemprov NTB dan Pemkab Bima membentuk tim terpadu yang terdiri dari TNI, Polri dan pemerintah daerah melakukan merespon cepat dan terukur.

Soal masalah pupuk, menurutnya, setiap tahun jatah pupuk untuk Kabupaten Bima 20.000 ton, sedangkan kebutuhan petani 30.000 ton. Terkait masalah itu, Pemkab Bima terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sedangkan mengenai kelangkaan benih, hal itu terjadi karena dipasok dari Pulau Jawa.

“Perlu diketahui tidak ada pelayanan publik yang tidak memiliki keluhan. Namun hal ini Pemerintah Bima akan berusaha agar memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Dahlan.

Usai menggelar orasi di depan Pemkab Bima, massa HIMDOS kemudian menggelar aksi di depan Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, Jalan Gatot Soebroto Kota Bima. Setelah itu, massa kemudian diterima Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Ir Suryadin.

Suryadin menjelaskan, berkaitan masalah kehutanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Kendati demikian, legislatif akan memberikan input kepada instansi terkait itu.

Soal masalah pupuk, menurutnya harus disalurkan tepat waktu sesuai Recana Definitif Kebutuhan Kelompok. (NZ)