Breaking News

Pemetaan Bakesbangpol, ini Potensi Pemicu Konflik saat Pilkada Kota Bima

Ilustrasi. Foto Bekasi Urban City

Kota Bima, Berita11.com— Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima memetakan sejumlah kerawanan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima. Berdasarkan hasil pemetaan itu, salah satu pemicu konflik yaitu masalah validasi data pemilih.

Kepala Sub-Bidang Pengembangan Pendidikan Politik Bakesbangpol Kota Bima, Ahmadin menyebutkan sejumlah potensi penyebab timbulnya masalah atau konflik saat Pilkada Kota Bima yaitu perbedaan persepsi soal pemilih pemula (rock the vote), politik uang (money politics) saat kampanye dan mendekati pencoblosan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), masalah alat peraga kampanye (APK) yang tidak teratur jaraknya, dan munculnya preman yang melakukan serangkaian intimidasi terhadap pemilih.

“Beda persepsi tentang pemilih pemula, karena kalau calon mahasiswa baru itu keluar daerah ikut tes masuk perguruan tinggi. Sementara yang rentan pemilih pemula terutama yang tahun 2014,2015 sekarang sudah tiga tahun, sudah usia 20 tahun. Kadang-kadang sudah pergi kuliah pas waktu bersamaan tidak mungkin ada di daerah. (hak pilih) mereka rentan salahgunakan orang lain,” kata Ahmadin kepada Berita11.com di Bakesbangpol Kota Bima di Jalan Soekarno Hatta Kota Bima, Senin (18/12/2017).

Menurut Ahmadin, sebenarnya tak masalah jika kelompok pemilih pemula asal Kota Bima yang melanjutkan kuliah di luar Kota Bima telah mengurus surat pindah karena bisa dihapus dari daftar pemilih. “Tapi ada yang pergi kuliah tapi nggak ambil surat pindah. Kalau dia nggak kembali saat Pilkada rentan dimanfaatkan orang lain sehingga memicu masalah di kemudian hari,” katanya.

Belajar dari pengalaman Pilkada sebelumnya, menurut Ahmadin intimidasi yang dilakukan kelompok preman tertentu rentan terulang pada pesta demokrasi masyarakat Kota Bima tahun 2018 mendatang sehingga dapat memicu konflik.

Untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan daerah, Bakesbangpol berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama penyelengara Pemilu seperti Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum serta aparat keamanan terkait, polisi dan TNI.

“Sebenarnya ranah kita terutama terkait keamanan daerah. Kita memetakan kerawanan yang bisa terjadi. Tapi kami juga akan berkoordinasi dengan Panwas,” katanya.

Mengatansipasi potensi konflik yang ditimbulkan dari masalah netralitas ASN, Bakesbangpol akan ikut mengawasi dan mengingatkan aparatur sipil agar bersikap proporsional sesuai tuntutan profesi, yaitu tidak memasuhi ranah politik praktis.

Dikatakan Ahmadin, sesuai pemetaan Bakesbangpol Kota Bima, daerah asal ASN yang bertugas di Kota Bima yaitu yaitu 50 persen berasal dari warga dari dalam. Sementara sisanya dari total 3.987 orang ASN dan 2.023 tenaga honorer Kota Bima berasal dari luar seperti Kabupaten Bima.

Bakesbangpol juga akan mengingatkan tentang pergerakan dari ASN yang dapat menciderai pelaksanaan Pilkada. Walaupun Tupoksi besar itu berada pada tangan penyelenggara Pemilu.

Sementara soal wilayah rentan konflik, menurut Ahmadin seluruh kecamatan rentan masalah ketika dipicu masalah kecil saat Pilkada. Bakesbangpol juga melihat euforia berlebihan dari para pendukung juga bisa memantik konflik yang menggangu Kamtibmas.

“Kalau potensi konflik tetap ada, cuma misalnya kegiatan sosial masyarakat mungkin berpengaruh terhadap azas kerjasama, gotong royong biasanya yang berkembang selama ini. karena beda dukungan menjadi benih konflik,” katanya.

Bakesbangpol Kota Bima belum melihat ada sekelompok tertentu atau massa bayaran yang bisa digerakan secara tiba-tiba ke setiap pasangan calon, yang bisa menjadi benih konflik saat pelaksanaan Pilkada.

Sementara itu pada bagian lain sebelumnya, Komisioner Panwaslu Kota Bima, Muhaimin SPd mengatakan, hingga kini persoalan utama yang dihadapi oleh Panwaslu Kota Bima kekurangan personil tingkat bawah yakni kelurahan. Karena Panwas Pemilu Lapangan (PPL) belum terbentuk. Padahal tahap verifikasi faktual sedang dilaksanakan dan membutuhkan peran PPL.

Tugas PPL juga sebagai ujung tombang pengawasan validasi data pemilih yang rentan digugat kemudian hari oleh pendukung maupun tim pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

Sesuai rencana, perekrutan dan pembentukan PPL baru akan dilaksanakan pada Januari 2018 meskipun tahapan vefikasi faktual dukungan pasangan calon perorangan dan tahapan vefifikasi data pemiliih sedang dilaksanakan.

Pada sisi lain, personil PPL, Panwascam dan Panwaslu Kota Bima yang terbatas melaksanakan pengawasan berbagai tahapan Pilkada Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima, Pilgub, Pileg dan Pilpres pada waktu yang hampir bersamaan. (US/NZ)

No comments