Breaking News

Pemkot Bima Diminta segera Tetapkan UMK

Potret Aktivitas Buruh Pelabuhan Bima. Mereka tan Mendapatkan Upah Layak. Foto US Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Bima, Arif Kurniawan meminta Pemerintah Kota Bima segera menetapkan standar upah minimum kota (UMK) untuk menjamin hak-hak buruh di Kota Bima terpenuhi.

Menurut Arif, PRD belum melihat kesungguhan Pemkot Bima memerhatikan nasib buruh atau pekerja. Padahal pada bagian lain Pemerintah Provinsi NTB sangat peduli terhadap nasib pekerja dengan menetapkan standar Upah Minimum Provinsi sebesar Rp1,8 juta. Naik bila dibandingkan tahun 2017 lalu.

Baca Juga:

 “Sampai saat ini kita belum melihat tindakan nyata dari pemerintah daerah di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu memerhatikan nasib buruh. Seharusnya UMK sudah ditetapkan dan pastinya ditetapkan dalam bentuk Perda. Ini sebuah kecelakaan dalam pemerintah,” kata Arif ketika dihubungi Berita11.com melalui sambungan Ponsel, Rabu (6/12/2017).

Arif melihat jaminan sosial, upah layak dan berbagai hak-hak pekerja masih jauh dari ekspektasi buruh di Kota dan Kabupaten Bima meskipun sebagian pemerintah telah merumuskan regulasi tentang hak-hak pekerja.

Baca Juga:

Banyak buruh di Kota Bima bekerja pada sektor formal. Namun tak mendapatkan upah layak. Lebih dari itu banyak industri atau perusahaan di Bima walaupun sebagian merupakan skala kecil memperkerjakan buruh melebihi jam kerja normal. Tetapi abai terhadap hak-hak karyawannya.

“Menjamur perusahaan masuk ke daerah (Bima) tidak dikontrol oleh undang-undang. Harusnya pemerintah tidak hayna berupaya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi harus dibarengi Perda atau aturan. Di sini enak mereka tinggal minta pajak pada perusahaan, toko, tapi pada sisi lain pemerintah tidak menjalankan hak buruh atau pekerja,” kata Arif.

Soal UMK, sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bima, Drs Jufri M.Si menyatakan, pemerintah menetapkan standar upah pekerja Rp1,8 juta. Mengikuti standar yang telah ditetapkan Gubernur NTB.

Ketentuan tentang upah itu juga diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan Kota Bima yang sudah diusulkan kepada Bagian Hukum Setda Kota Bima dan legislatif.

Disnaker tak menampil banyak perusahaan atau badan usaha di Kota Bima yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap karyawan. Bahkan dari sisi jaminan sosial, baru 27 persen perusahaan yang mengurus BPJS pekerjanya.

Beberapa kendala yang dihadapi Disnaker yakni belum adanya pengawas ketenagakerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi khusus. Selain itu, dinas belum memiliki data base tentang perusahaan maupun pekerja.

“Selain itu, pengaturan tentang upah itu juga tergantung yang dituangkan dalam kontrak kerja. Kita juga memahami itu, menyesuaikan kondisi perusahaan,” ujar Jufri. (US)


No comments