Breaking News

Puluhan Ibu-ibu Desa Mangge Nae Demo Bupati Dompu, Ternyata ini Aspirasinya

Aksi Protes Pilkades Dompu
Aksi Ibu-Ibu dari Desa Mangge Nae Ingin Merangsek Masuk ke Ruangan Bupati Dompu, Rabu (27/12/2017). RUL


Dompu, Berita11.com— Puluhan ibu rumah tangga dan pemuda Desa Mangge Nae kecamatan Dompu Kabupaten Dompu menggelar unjuk rasa di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Dompu, Rabu (27/12/2017) pagi. Mereka mendesak bupati setempat segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sengketa hasil Pilkades langsung di desa itu.

Aksi ibu-ibu dari Desa Mangge Nae dikawal ketat puluhan aparat yang berjaga di pintu masuk ruang Bupati Dompu. Puluhan IRT merupakan barisan terdepan yang ingin merangsek masuk bertemu langsung dengan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin.

Sayangnya keinginan massa gagal karena tidak ada kesiapan orang nomor satu tersebut menemui massa. Para IRT itu kemudian meluapkan kekecewaan dengan menyampaikan orasi di halaman kantor Pemkab Dompu.

Koordinator massa, Supratman membeberkan adanya dugaan perbuatan panitia pemilihan kepala desa yang dengan sengaja membuka ruang terjadinya kecurangan pada proses pemilihan kepala desa Mangge Nae.

“Mereka juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadinya tindakan penyalagunaan kewenangan,” beber Supratman.

Menurut Supratman, tidak ada penyusunan tata tertib pemilihan kepala desa oleh panitia sebagai acuan yang mengikat pada proses pemungutan suara. Panitia tidak melakukan sosialisasi pada tahapan pemutakhiran dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menuju Daftar Pemillih Tetap (DPT). Baik pada tempat umum ataupun papan informasi.

Selain itu, panitita tidak membuat berita acara kesepakatan tiga calon tentang pembuatan formulir (form) DPT tambahan. Panitia juga tidak membuat berita acara kesepakatan tiga calon tentang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan identitas lain selain kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, buku nikah, kartu keluarga sejahtera, atau surat keterangan Nomor Induk Keluarga. 

Supratman juga menuding, panitia melaksanakan sosialisasi secara sepihak. Selain itu, pada saat proses pemungutan suara berlansung, oknum panitia di TPS 2 memberikan kesempatan pada pemilih menggunakan indentitas lain selain KK dan KTP yaitu buku nikah dan Kartu Keluarga Sejahtra.

Massa juga menyoal oknum BPD yang merangkap menjadi Ketua KPPS di TPS 3. Persoalan lain, ada oknum panitia yang mengeluarkan surat suara cadangan 10 sebanyak 16 lembar tanpa ada kesepakatan dari seluruh panitia.

Supratman membeberkan, saat Pilkades berlangsung, ada oknum panitia yang sengaja menambah DPT. Padahal sebelumnya, DPT sudah disepakati tiga calon kepala desa, panitia, pemerintah desa unsur masyarakat lain. Oknum panitia berani membuat form baru untuk Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) yang bertulis tangan, di luar yang disepakati bersama.

Masalah lain, ditemukan selisih jumlah pemilih, dari 1.170 dalam DPT menjadi 1.202 dalam berita acara yang dibuat oleh KPPS pada tanggal 23 November 2017 dan berita acara yang dibuat panitia pelaksana pemilihan Kades Mangge Nae tanggal 30 November 2017. Berita acara yang dibuat KPPS 3 TPS, belum termasuk dalam DPTB dari 2 TPS.

Berdasarkan temuan BPD Mangge Na'e bahwa panitia pemilihan Kades setempat  tidak memasukan delapan nama pemilih yang terdaftar dalam DPT dari 2 TPS pada saat penetapan DPS ke DPT.

Aksi Ibu Rumah Tangga dari Desa Mangge Nae Mendesak Bupati Dompu Merespon Permasalahan Pilkades. RUL

“Untuk itu, kami Masyarakat Peduli Desa Mangge Na'e sangat keberatan dengan hasil pemilihan yang dimaksud dengan adanya unsur pemalsuan data, penggelembungan suara dan tindakan penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh panitia,” tuding Supratman.

Supratman meminta Bupati Dompu tidak melantik kepala desa dari hasil Pilkades serentak di Desa Mangge Nae hingga ada kejelasan kekuatan administrasi maupun keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu, mendesak tim penyelesaian sengketa Pilkades Dompu segera membuat keputusan atas nasib Desa Mangge Nae.

“Kami juga meminta kepada Bupati Dompu agar tidak melegalkan tindakan kejahatan Pilkades agar kiranya demokrasi-demokrasi di Bumi Nggahi Rawi Pahu berjalan sesuai dengan cita-cita luhur dari demokrasi itu sendiri,” desaknya.

Merasa tak ada respon dari pihak Pemkab Dompu, pukul 10.48 Wita, massa kemudian bergerak dan menggelar aksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Dompu. (RUL)



No comments