Breaking News

Realisasi Anggaran Kesehatan tak Sampai 10 Persen, SPM Kota Bima Sulit Dicapai

Pasien Suspect Difteri asal Kota Bima Dirawat di RSUD Bima. Foto US Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Realisasi anggaran sektor kesehatan di Kota Bima tidak mencapai 10 persen dari total konstruksi APBD Kota Bima sebesar Rp800 miliar lebih. Padahal Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap daerah wajib mengalokasikan anggaran 10 persen untuk kesehatan.

Konsekuensi dari realisasi anggaran yang tidak mencapai 10 persen tersebut, Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima.

Kepala Sub-Bagian Program dan Keuangan Dikes Kota Bima, Yahya SKM, M.Kes menyebutkan, realisasi anggaran kesehatan di Kota Bima hanya mencapai 8,4 persen dari total APBD Kota Bima. “Anggaran kesehatan tidak mencapai 10 persen sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan,” ujar Yahya di Dikes Kota Bima, Rabu (20/12/2017).

Menurut Yahya, sebenarnya tim anggaran Dikes Kota Bima telah berupaya mengusulkan anggaran di atas 10 persen dari total APBD Kota Bima sesuai kebutuhan sektor kesehatan. Namun selalu kandas saat proses di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tingkat legislatif.

Bahkan lebih dari itu, Dikes Kota Bima disodorkan porsi anggaran yang sudah dipatok oleh kedua tim itu. Padahal tidak sesuai kebutuhan anggaran kesehatan di Kota Bima. “Kami disodorkan bahwa jatah untuk keshatan Cuma sekian. Padahal kami telah menetapkan ada standar-standar, SPM yang ingin dicapai,” katanya.


Baca Juga:


Yahya menyebut, secara umum konstruksi anggaran di Dikes Kota Bima yaitu Rp33 miliar belanja langsung dan Rp30 miliar belanja tidak langsung.

Sementara itu, anggaran program vaksi untuk mengantisipasi wabah dan penyakit berbahaya seperti difteri (DPT), BCG, Hepatitis B, Polio, Imunisasi Rotavirus, Pnemokokus, dan Invluensa untuk bayi 0-9 bulan dan anak, Dikes hanya menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun secara masih ideal, tetapi tidak ada anggaran yang dialokasikan dari daerah.

Pada bagian lain, Kota Bima hanya memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,6 miliar dari total DBHCHT yang diterima Provinsi NTB sebesar Rp235 miliar tahun 2017. Padahal pembagian hasil sesuai amanat Undang-Undang 50 persen diarahkan untuk bidang kesehatan di daerah sebagai kompensasi atas cukai hasil tembakau dan pajak rokok.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari 542 provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yan memenuhi kewajiban mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10 persen, baru 177 daerah.

Padahal pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa “besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”.

Pada ayat (2) : “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”. (US)

No comments