Breaking News

TP4D Dompu Didesak Bidik Program Pertanian dan Penggunaan Pasir Illegal

Aksi Lembaga Masyarakat Anti Korupsi dan Serikat Tani Liberal di Depan Kejari Dompu, Kamis (14/12/2017). RUL

Dompu, Berita11.com— Massa Lembaga Masyarakat Anti Korupsi (LMAK) dan Serikat Tani Liberal (STAIL) Kabupaten Dompu mendesak Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Dompu membidik sejumlah kasus dalam program pertanian dan penggunaan pasir dari tambang illegal di Dompu.

Perwakilan STAIL Dompu, Romo Sultan mengaku, sebelumnya pihaknya sudah melaporkan dugaan pelanggaran proyek pembangunan kantor Pemkab Dompu yang kini masih dalam berlangsung.

“Kami dari kemarin sudah melaporkan mengenai masalah itu dalam pekerjaan pembangunan kantor Pemda Dompu kepada TP4D. Tapi sampai hari ini belum ada respon serius," ungkap Romo, kepada Berita11.com, saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Dompu, Kamis (14/12/2017).

Romo menyebutkan, sepengetahuan pihaknya bahwa penambangan pasir di Kecamatan Pekat masuk katagori illegal, sehingga mestinya tidak boleh ada aktivitas terutama pengangkutan pasir di lokasi itu.

“Setahu kami pengambilan dan penggunaan pasir di areal penambangan illegal tidak dibolehkan dan  itu sangat bertentangan dengan paturan dan mekanisme dalam pembangunan proyek tersebut,” katanya.

Romo menuding, kegiatan penimbunan proyek pembangunan kantor Pemkab Dompu menggunakan tanah yang sebelumnya digali di lokasi pembangunan kantor itu. Padahal sepengetahuannya, tidak boleh menggunakan tanah hasil penggalian di lokasi yang sama karena akan mempengaruhi kualitas fisik bangunan.

Menyusul kondisii tu, Romo meminta TP4D segera memanggil dan memeriksa pihak ketiga (kontraktor)  pelaksana proyek itu.

“Semoga TP4D segera memanggil para pihak-pihak terkait guna mempertanyakan adanya dugaan pelanggaran-pelanggatan itu,” harapnya.

Sementara itu di lokasi yang sama, perwakilan LMAK Dompu, Sirajuddin juga menyoal kinerja TP4D Kabupaten Dompu.

“Kami dari kemarin sudah melaporkan adanya berbagai dugaan kasus dalam program pertanian. Tapi hingga saat ini belum juga ada respon serius,” katanya.

Sirajuddin menyebutkan, ada beberapa dugaan kasus pada program pertanian. Salah satunya kata dia, mengenai pengadaan bibit jagung dan soal kelompok tani penerima bantuan bibit jagung.

“Kami minta kepada TP4D segera memanggil pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu serta pihak lainya guna mempertanyakan mengenai persoalan itu,” desaknya.

Ia berharap TP4D serius dan tanggap mengusut secara tuntas dugaan kasus-kasus yang terjadi sebagaimana yang sudah dilaporkan sebelumnya.

“Semoga kasus-kasus yang dilaporkan itu segera ditindaklanjuti sesuai dengan peaturan dan undang-undang yang berlaku,” harapnya.(RUL)

No comments