Breaking News

8 ASN Kota Bima Telah Dieksekusi, saat Kampanye Sanksi Lebih Berat

Ilustrasi. Orginal Picture Beritatotabuan

Kota Bima, Berita11.com— Delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kota Bima yang terlibat politik praktis mengikuti kegiatan bakal calon Wali Kota Wakil Wali Kota Bima telah dieksekusi tim etik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs H Supratman M.Ap menjelaskan, eksekusi terhadap delapan ASN yang di antaranya merupakan pejabat lingkup Kota Bima dilaksanakan setelah sidang kode etik digilar Majelis Kode Etik Kota Bima, Senin (22/1/2018) lalu.

“Sudah diproses dan diberikan sanksi setelah dipanggil. Memang semuanya ada delapan,” ujar Supratman ketika dihubungi Berita11.com melalui sambungan Ponsel, Jumat (26/1/2018) pagi.

Mantan Sekretaris DPRD Kota Bima ini menyebut, bentuk sanksi yang diterapkan yakni pembinaan. Selain itu, delapan ASN termasuk pejabat yang diproses tersebut telah membuat surat pernyataan permohonan maaf kerena keterlibatan mereka pada politik praktis menjadi temuan Panwaslu.

“Semuanya telah diproses, sesuai mekanisme ada jenjangnya. Makanya kita lakukan pembinaan. Mereka juga telah membuat surat pernyataan permohonan maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujar Supratman.

Baca Juga:

Dijelaskan Supratman, proses sidang etik terhadap delapan ASN Kota Bima yang terlibat politik praktis karena mengikuti kegiatan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Hasil sidang kode etik terhadap delapan ASN itu telah dilaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian Kota Bima dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Sudah kita sampaikan juga kepada Komisi ASN. Kalau sanksi yang lebih berat menunggu kalau ada yang terlibat saat kegiatan kampanye nanti,” katanya.

Untuk mengantisipasi keterlibatan ASN pada masa kampanye Pilkada Kota Bima maupun Pilgub NTB, BKPSDM telah membentuk tim khusus yang akan mengawasi keterlibatan ASN pada Pilkada Kota Bima maupun Pilgub. Tim khusus tersebut telah ditetapkan dalam keputusan pejabat pembina kepegawaian atau Wali Kota Bima.

Selain BKPSDM, tim khusus juga terdiri dari Insepktorat Kota Bima dan sejumlah instansi terkait.  Selain penindakan atau eksekusi, BKPSDM juga telah melaksanakan berbagai langkah preventif agar ASN tidak terlibat politik praktis yaitu dengan mengirim instruksi Wali Kota Bima tentang netralitas ASN saat Pilkada dan Pilgub. Selain itu melanjutkan surat edaran dari Komsi ASN, Men PAN RB, Kemendagri serta dari Gubernur TNB kepada seluruh OPD.

“Antisipasi kita, sudah mengirim surat instruksi Wali Kota Bima serta melanjutkan surat edaran dari Men PAN RB, Komisi ASN, Mendagri serta Gubernur NTB kepada seluruh OPD atau SKPD,” ujar Supratman. (US)

Baca Juga :

No comments