Breaking News

Banjir Ancam Kabupaten Bima hingga 10 Tahun Mendatang, ini Penjelasannya!

Salah Satu Spot Lahan Kritis di Kabupaten Bima. Foto Ist

Bima, Berita11.com— Potensi banjir akan terjadi setiap tahun hingga satu dekade atau 10 tahun mendatang bila pemerintah daerah masa bodoh terhadap porsi anggaran terhadap  revitalisasi ekosistem hutan.

Demikian pendapat Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Zulharman, S.Hut.M.Ling, terkait fenomena bencana lingkungan seperti luapan banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bima dua pekan terakhir.

Dengan politik anggaran Pemda Bima yang sangat sedikit di bidang revitalisasi ekosistem hutan. Maka bukan tidak mungkin potensi banjir akan terus terjadi setiap tahun sampai 10 tahun yang akan datang,” ujar Zulharman kepada Berita11.com, Minggu (28/1/2018).

Menurut Zulharman, wilayah Bima akan tetap dihantui banjir bila pemerintah dan berbagai pihak terkait tidak segera melaksanakan revitalisasi fungsi kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Sesuai data terakhir, dengan Geographic Information System (GIS), total luas lahan kritis di Kabupaten Bima yang berpotensi menimbulkan banjir yakni 41.000 hektar.

Dari 41.000 total lahan kritis itu terbagi  3.700 hektar lahan kawaan hutan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTB melalui tiga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada di wilayah Bima dan 37.000 hektar merupakan kawasan kritis yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bima.


Dikatakan Zulharman, selain masalah politik anggaran Pemerintah Kabupaten Bima yang tak pro terhadap lingkungan dan revilitasasi hutan, ancaman degradasi lingkungan diperparah pola perladangan yang dilakukan masyarakat yang cenderung merusak hutan tanpa disertai upaya perbaikan pasca panen.

“Karena itu mari kita dorong bersama-sama agar upaya revitalisasi ekosistem hutan menjadi perhatian utama pemerintah. Tidak hanya tanggap darurat bencana  yang diperhatikan, namun upaya mitigasi menjadi hal penting yang harus dilakukan,” katanya.

Zulharman mengatakan, pada titik tengah, perguruan tinggi menjadi salah satu pendorong lahirnya kebijakan pemerintah agar lebih pro terhadap lingkungan dan upaya revitalisasi hutan.

“Pada aspek rehabilitasi lahan pasca banjir, mestinya tidak hanya penanaman saja yang menjadi perhatian. Namun juga pemeliharaan yang paling penting dengan melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan,” kata Zulharman.

Sesuai catatan Berita11.com, politik anggaran terhadap masalah lingkungan di Kabupaten Bima relatif rendah. Misalnya berkaitan kebutuhan  kegiatan konservasi dan bina lingkungan. Khusus masalah bina lingkungan bidang kelautan, Pemerintah Kabupaten Bima hanya menyiapkan anggaran Rp30 juta per tahun. Padahal ancaman degradasi lingkungan adalah masalah serius.

Persoalan lain yang dihadapi pemerintah juga pada saat sistem penganggaran, eksekutif menghadapi jalan buntu ketika proses klinis dan pengesahan di legislatif. (US)

No comments