Breaking News

BPKAD Perkuat SDM Pengelola Anggaran OPD

Kepala BPKAD Kota Bima, Drs Zainuddin. Foto US Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima terus berupaya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala BPKAD Kota Bima, Drs Zainuddin mengakui, jika akumulasi pengembalian sisa anggaran tahun 2017 yang tidak terpakai ke kas daerah/ negara oleh puluhan OPD relatif tinggi. Jumlah itu terkumpul dari beberapa item kegiatan. “Jumlahnya sebenarnya sedikit-sedikit ada yang 200 rupiah, 300 rupiah kemudian terakumulasi,” ujarnya kepada Berita11.com di BPKAD Kota Bima, Senin (22/1/2018) lalu.

Zainuddin menyebut, sesuai ketentuan, ketika akhir tahun atau per 31 Desember anggaran kas di setiap OPD harus zero atau sesuai dengan yang diprogram sebelumnya. Namun bila tidak dapat dilaksanakan maka harus dikembalikan ke kas daerah. Bila anggaran itu berada dalam rekening OPD, maka akan dinota-debetkan oleh pihak bank.

Mantan kepala Bappeda Kota Bima ini mengakui, penyebab adanya pengembalian anggaran oleh puluhan OPD ke kas daerah lebih banyak disebabkan karena kelalaian bendahara OPD. Sebagian bendahara berasumsi bahwa jika masih ada beberapa sisa uang di kas tak masalah bila tidak disetor ke kas daerah sehingga cenderung membiarkannya. Padahal harus dihabiskan hingga menjadi nihil (zero) atau bila tak mampu dipertanggungjawabkan maka harus disetor ke kas daerah.

“Misalnya untuk UP (uang persediaan). Ada beberapa bendahara OPD yang beranggapan bahwa tak masalah masih ada sisa uang di kas,” ujar Zainuddin.

Zainuddin menyebut, permasalahan lain yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum memahami keseluruhan mekanisme penggunaan uang. Sedikitnya, ada tiga pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan di OPD yakni KPA, Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara.

Permasalahan lain munculnya pengembalian anggaran dari puluhan OPD juga disebabkan karena kasus ada beberapa bendahara yang sakit ketika menjelang akhir tahun sehingga menghambat proses pencairan anggaran. Sementara buku rekening OPD dipegang oleh bendahara. Selain itu spesimen tanda tangan dalam buku rekening OPD juga merupakan tanda tangan bendara.

“Itu juga termasuk kendala yang dihadapi beberapa OPD. Tetapi kami menargetkan pengembalian semakin berkurang,” katanya.

Upaya lain yang dilakukan BPKAD yakni melatih sumber daya manusia yang mengelola anggaran di  OPD. (US)

No comments