Breaking News

KPK-PRD Laporkan Masalah Penyaluran Alsintan kepada Kejari Dompu

KPK-PRD saat Memasukan Laporan ke Kejari Dompu. Foto Syahrul

Dompu, Berita11.com— Komite Pimpinan Kabupaten Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) Dompu menuding ada persoalan terkait penyaluran bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) jenis hand tracktor yang bersumber dari anggaran tahun 2017 di Dompu. Bahkan KPK PRD Dompu melaporkan pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Koordinator KPK-PRD Dompu, Syarif Bimbin menyatakan, sebagian anggota kelompok tani yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Alsintan Dinas Pertanian Provinsi NTB Nomor:  841.1/PSP-TP 324/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 masih ada yang belum menerima bantuan.

“Untuk diketahui bahwa  daftar nama kelompok penerima bantuan Alsintan sampai hari ini masih ada sebagian besar kelompok tani yang belum menerima bantuan tersebut,” kata dia di Dompu, Senin (22/1/2018) lalu.

Atas dasar masalah itu, KPK-PRD melaporkan Distambun Kabupaten Dompu kepada Kejari setempat. “Kami baru saja menyerahkan dokumen laporan kasus dugaan penggelapan bantuan Alsintan Distanbun itu kepada penegak hukum,” ujar Syarif kepada wartawan di halaman Kejari Dompu.

Menurutnya, program pemberdayaan petani yang dilakukan Presiden Jokowi bagus untuk petani. Hanya saja yang disayangkan belum semuanya terserap oleh petani karena adanya permainan oknum nakal di Distambun.

“Bidang PSP Dinas Pertanian Kabupaten Dompu dalam tahun anggaran 2017 seharusnya membagikan bantuan Alsintan berupa handtraktor kepada belasan kelompok tani penerima manfaat berdasarkan SK penetapan kelompok penerima bantuan Alsintan Dinas Pertanian Provinsi NTB. Tapi sampai hari ini setelah kami lakukan pengecekan langsung di lapangan ternyata masih ada sebagian besar kelompok tani yang belum menerima bantuan tersebut,” kata Syarif.

Mengenai laporan KPK-PRD Dompu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Dompu, Dedi Diliyanto SH mengisyaratkan akan menindaklanjuti laporan itu.

“Kami mencari tahu apakah kasus yang dilaporkan ini betul-betul ada indikasi yang sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut,” katanya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan Kejari Dompu merespon laporan tersebut yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, menglarifikasi laporan Ormas

Sementara itu pada bagian lain, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrozi membantah tudingan KPK-PRD Dompu.  “Apa yang disuarakan oleh massa (KPK-PRD, Red) kemarin itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada,” tandas Fakhrurozi.

Diakui dia tahun 2017 lalu memang ada bantuan Alsinta jenis hand tracktor sebanyak 25 unit. Bantuan itu berasal dari Kementerian Pertanian dan disalurkan ke Dompu melalui Dinas Pertanian Provinsi NTB. Namun Fakhrurrozi memastikan seluruh bantuan itu sudah disalurkan kepada kelompo sesuai daftar penerima bantuan.

“Semua kelompok yang terakomodir dalam daftar penerima bantuan itu sudah mendapatkan hak mareka masing-masing,” katanya.

Sebelum ditetapkan, daftar penerima bantuan Alsintan itu sudah diverifikasi oleh Bidang PSP Distambun Kabupaten Dompu.

Mengenai langkah KPK-PRD yang melaporkan Distanbun Kabupaten Dompu ke Kejari, Fakhrurrozi  menyatakan pihaknya akan mengikuti proses sesuai dengan peraturan dan mekanisme.

“Kalau pun memang ada pelanggaran ya silakan dibuktikan. Siapapun yang bersalah tentu harus siap bertanggung jawab,” ujarnya.(RUL)

No comments