Breaking News

LPKP Desak Bank NTB Jelaskan Rincian Dana CSR

Suasana Saat Hearing LPKP dengan Pihak Bank NTB Cabang Dompu dan Legislatif, Kamis (18/1/2018). RUL

Dompu, Berita11.com—Pemuda yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP)  Dompu berdialog dengan Bank NTB Cabang Dompu dan DPRD Kabupaten Dompu di sekretariat legislatif setempat, Kamis (18/1/2018). LPKP menyoal realisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) Bank NTB.

Pengurus LPKP Dompu, Muhammad Irfan mengaku, pihaknya menyoal penggunaan dana CSR serta bunga giro dan deposito Pemkab Dompu.

“Setahu kami dana CSR itu adalah dana bagi hasil oleh pihak pemerintah dengan pihak Bank NTB itu sendiri yang diperkirakan 70 persen untuk Pemda Dompu dan 30 persen untuk pihak Bank NTB. Atas dasar kami menanyakan terkait 70 persen yang diperuntukan untuk pemerintah daerah,” katanya saat beraudiensi di Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu.

Irfan menyebut, sesuai ketentuan, dana CSR diperuntukan membantu masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang ada di sejumlah bidang usaha. Namun nyatanya yang diterapkan pemerintah daerah terkesan tidak sesuai peruntukan dana itu.

“Kami menduga bahwa dana tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Sehingga asas manfaat dari keberadaan dana tersebut tidak jelas peruntukannya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Bank NTB Cabang Dompu, Syarifuddin Ramadhan, menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan mengenai asas penggunaan dana CSR karena kebijakan transparansi informasi dibatasi oleh pihak pimpinan Bank NTB di Mataram.

“Artinya kami di Cabang Dompu tidak memiliki kewenangan untuk menjawab berbagai apa yang ditanyakan oleh LPKP Dompu,” jelasnya.

Syarifuddin menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan di tingkat Provinsi NTB soal dana CSR yang ditanyakan LPKP. “Kami akan koordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan kami di Bank NTB propinsi,” katanya.

Terlepas dari hal itu Syarifuddin menegaskan bahwa dana CSR sudah sesuai peruntukan, yang berpedoman sesuai mekanisme yang ada dalam Bank NTB.

“Salah satu contoh penggunaan dana CSR, itu membiayai tanggap darurat untuk membantu masyarakat yang terkena musibah dan lainya,” ujar dia.

Syarifuddin menambahkan, penggunaan dana CSR juga tidak terlepas dari pemeriksaan pihak-pihak terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab memeriksa realisasi penggunaan dana itu. “Intinya setiap peruntukan penggunaan dana CSR tetap ada pelaporanya,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Ikhwayudin AK mengatakan bahwa legislatif hanya mengfasilitasi pertemuan antara LPKP dan Bank NTB Cabang Dompu. itu sesuai permohonan LPKP Dompu beberapa waktu lalu.

“Karena dalam dialog ini belum ada titik temu, maka kami di DPRD dalam beberapa hari lagi akan mempertemukan kembali pihak Bank NTB dan LPKP untuk membahas mengenai lanjutan persoalan ini,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dompu, Muhammad Iksan S.Sos mengisyaratkan pihaknya siap membantu menyelesaikan berbagai persoalan. Terutama aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Termasuk LPKP akan terus tindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan legislatif.

“Dalam dialog selanjutnya nanti, kami akan siap meminta dan menghadirkan pimpinan Bank NTB Propinsi untuk menjawab berbagai aspirasi yang disampaikan oleh LPKP Dompu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Dompu H Didi Wahyudi SE mengatakan, terkait dengan dana CSR pihaknya mempertegas agar pihak Bank NTB Cabang Dompu dan pusat menjelaskan secara rinci penggunaan dana CSR.

“Lebih-lebih bisa menjawab dengan jelas mengenai informasi yang didapat oleh LPKP Dompu agar sekiranya pada pertemuan dialog lanjutan nanti Bank NTB agar membawa data ril terkait penggunaan dana CSR. Intinya pihak Bank NTB harus bisa menjelaskan secara jelas mengenai dana CSR,” katanya.(RUL)

No comments