Breaking News

Pilkada Kota Bima juga Rentan Isu Sara

Komisioner KPU Kota Bima Ketika Menerima Pendaftaran Calo Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, Rabu (10/1/2018).

Kota Bima, Berita11.com— Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bima telah memetakan sejumlah kerawanan pada Pilkada Kota Bima. Salah satu masalah yang rentan yaitu isu suku, agama dan ras (Sara) yang dimainkan pihak tertentu seperti blok dukungan etnis China dan Arab yang dijadikan sebagai bahan kampanye hitam (black campign).

Hal tersebut diakui anggota Panwaslu Kota Bima, Muhaimin S.Pd.I. “Isu Sara yang sengaja dimainkan pihak tertentu rentan,” ujar Muhaimin di KPU Kota Bima, Rabu (10/1/2017).

Muhaimin menyebut, kerawanan lain yang dapat menimbulkan konflik saat Pilkada Kota Bima yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan penggunaan fasilitas negara saat sub tahapan kampanye dan tahapan deklrasi.

Baca Juga:

“Ini non-tahapan. Kami sudah melakukan pemetaan, berdasarkan hasil pemetaan kita itu terutama masalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam hal subtahapan kampanye dan tahapan deklarasi, kemudian penggunaan fasilitas negara,” ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Kepala Sub-Bidang Pengembangan Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, Ahmadin menyebutkan sejumlah kerawanan saat Pilkada Kota Bima yaitu kampanye hitam, pengerahan ASN, konflik masalah atribut Paslon dan pengerahan preman yang mengintimidasi calon pemilih.

Soal kerawanan saat Pilkada, Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, S.Sos berharap seluruh pihak termasuk masyarakat berpartisipasi menyukseskan seluruh tahapan Pilkada.
“KPU hanya mengimbau saja, kepada siapapun warga, masyarakat kita untuk tidak melakukan upaya-upaya tindakan yang destruktif atau menyuarakan hal-hal yang tidak benar dalam proses kampanye,” katanya.

Hingga kini, KPU Kota Bima belum menangkap informasi adanya isu Sara dalam Pilkada Kota.

“Kami tidak punya cukup banyak personil untuk menjangkau semua. Karena masyarakat sekarang sudah tahu untuk menjadi domainnya panwas. Kalau KPU hanya mengimbaau saja agar tahapan bisa berjalan semua. Mudah-mudahan tahapan Pilkada bisa berjalan dengan baik. Masyarakat juga membantu tahapan penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Di luar potensi isu Sara yang berkembang pada tahapan Pilkada, Bukhari mengakui ada sedikit kendala mekanisme pencairan anggaran yang dihadapi oleh KPU Kota Bima karena pergantian tahun.

“Cuma masalah untuk bulan Januari karena peralihan tahun. Ada pergantian, jadi harus menunggu secara administratif penunjukkan penggunaan anggaran. Sehingga ada sedikit keterlambatan. Sampai hari ini, kemarin sudah ada penunjukkan kuasa pengguna anggaran yang mencairkan anggaran, mungkin beberapa ke depan bisa mencairkan anggaran yang sedikit tersendat,” katanya.

Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani porsi anggaran itu sesuai permintaan KPU Kota Bima yaitu sebesar Rp14,7 miliar.

“Tidak ada masalah dengan soal anggaran sampai ke tingkat bawah di PPS. Kita sudah anggarkan. Cuma masalah untuk bulan Januari karena peralihan tahun,” ujar Bukhari. (US)

Baca Juga :

No comments