Soal Mahar Politik, ini kata Mantan Kandidat Bakal Calon Wali Kota Bima

Baligo Bakal Calon Wali Kota Bima dan Bakal Calon Guburnur NTB. Foto Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com—Pembahasan mahar politik menjadi isu santer beberapa pekan terakhir. Lalu bagaimana dengan Pilkada Kota Bima? Sejumlah kandidat mantan bakal calon Wali Kota Bima menyatakan, politik di daerah seperti di Kota Bima juga erat dengan dugaan mahar politik.

Bakal calon Wali Kota Bima jalur perseorangan, H Sudirman Ismail mengaku pernah memiliki pengalaman ketika hendak maju sebagai bakal calon Wali Kota Bima melalui jalur Parpol pada tahun 2013. Ketika itu melamar Parpol di Jakarta, namun yang tersirat adanya mahar politik jika ingin diusung Parpol.

“Ketika itu sampai satu miliar. Tapi saya justru diserobot oleh orang lain, saya gagal maju karena tidak mendapatkan Parpol untuk di daerah,” kata Sudirman melalui Ponsel, Rabu (24/1/2018).

Menurut Sudirman, mahar politik bukan rahasia lagi di setiap Pilkada. Bahkan di sejumlah daerah di bandrol dengan harga Rp500 juta yang dihitung dari jumlah kursi Parpol di legislatif. “Ini bukan rahasia lagi tapi sudah diketahui masyarakat luas. Tinggal mau jujur atau tidak saja pengalaman saya lima tahun lalu juga begitu,” kata Sudirman.

Sudirman berharap DPR RI mau menyerap pendapat konstituen hingga daerah terkait isu mahar politik. Pada masa mendatang legislatif harus mampu menyiapkan formulasi yang dapat menghilangkan mahar politik. Misalnya dengan cara menyiapkan produk hukum yang mengatur bahwa biaya politik ditanggung oleh negara.

“Siapa yang banyak uang itulah yang akan mendapatkan kendaraan politik untuk maju sebagai figur calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal itu tentu menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan calon pemimpin berkualitas. Karena tanpa uang tidak mampu bersaing, padahal memiliki kemampuan atau kecerdasan (integritas) untuk memimpin,” katanya.

Sementara itu, mantan kandidat bakal calon Wali Kota Bima 2018-2023, Ir H Sutarman Masrun, MM  juga memiliki pengalaman yang sama terkait mahar politik. Menurutnya mahar politik maupun istilah lain yang hampir serupa memang benar-benar terjadi.

Sutarman bahkan pesimis bahwa masih ada Parpol yang mengedepankan idielisme dalam mengusung kandidat bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Menurutnya, pada prinsipnya, figur atau kandidat bakal calon mafhum bahwa Parpol membutuhkan biaya operasional.  Hanya saja seharusnya Parpol tidak memasang “perangkap” yang mendorong kandidat berperang untuk menawar lebih tinggi untuk mendapatkan kendaraan politik.

“Kita memahami bahwa Parpol memang butuh uang operasional atau apalah namanya. Hanya saja yang kita sayangkan Parpol sengaja memasang perangkap,” katanya melalui Ponsel, Rabu (24/1/2018).

Di tengah kemajuan pola pikir (mindset) masyarakat yang disokong oleh perkembangan teknologi, mestinya Parpol menyadari bahwa peran dan fungsinya adalah menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bukan sebaliknya mengajarkan pendidikan politik yang buruk kepada para kandidat. Apa yang dikeluarkan oleh kandidat pasti akan dihitung.  

Tak semua kandidat calon mengeluarkan biaya politik (cost politics) dari kantung pribadi. Namun juga berasal dari dana pinjaman, sehingga kini muncul ada figur yang dilaporkan ke polisi terkait pinjaman untuk biaya politik.

“Mau diakui atau tidak, mahar politik, biaya operasional untuk Parpol yang akan menjadi pengusung atau apapun istilahnya itu memang benar-benar ada dan terjadi. Saya mengetahuinya karena saya pelaku (figur bakal calon Wali Kota Bima) yang hendak berkompetisi pada Pilkada Kota Bima,” kata Sutarman.

Pengusaha tambang ini berharap, pada masa mendatang mahar politik menjadi isu yang mesti diatensi oleh DPR RI. Kasus yang muncul dan menjadi pemberitaan di layar televisi tak usah diperdebatkan lagi. Legislatif di pusat harus menyiapkan produk hukum yang mengarahkan bahwa biaya politik ditanggung oleh negara sehingga menghilangkan penilaian negatif tentang politik.

“Jangan bantah-bantahan karena kalau bantah-bantahan itu munafik. Sementara yang terjadi itu ril. Kalau yang muncul di televisi itu kasusnya skalanya puluhan atau ratusan miliar, sementara yang saya alami miliaran rupiah hanya beda skala saja,” katanya.

Meskipun gagal maju sebagai calon Wali Kota, Sutarman menyatakan tak keberatan dengan seluruh biaya yang dia keluarkan selama proses pengenalan diri hingga upaya mendatkan kendaraan politik. Sejak awal ia mengaku sudah mendapatkan restu dari kerabatnya. Keinginan maju sebagai kandidat bakal calon Wali Kota Bima murni untuk mengabdi dan sebagai bentuk ibadah.

“Apa yang saya lakukan dan telah keluarkan, niat saya maju (sebagai calon Wali Kota) saya anggap sebagai ibadah,” katanya.  (US)