Breaking News

Staf dan Pejabat di Kota Bima yang Terlibat Kegiatan Paslon akan Dibina

Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs H Supratman, M.Ap. Foto US Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Lima pejabat dan tiga staf (Aparatur Sipil Negara) lingkup Kota Bima yang terjaring temuan panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Bima dan Kecamatan Raba akan dipanggil dan dibina oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima.

“Jumlah keseluruhan itu yang saya baca. Yang saya baca hanya lima. Saya sudah diposisi untuk melakukan pemanggilan,” kata Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs H Supratman, M.Ap kepada Berita11.com di Kota Bima, Kamis (18/1/2018).

Selain dipanggil, Supratman mengisyaratkan, lima pejabat dan tiga staf yang menjadi temuan Panwaslu akan dibina dan ditekankan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terlibat kegiatan politik praktis.

Selanjutnya, laporan proses terhadap sejumlah pejabat dan staf lingkup Pemerintah Kota Bima itu akan ditembuskan juga kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

“Proses pemanggilan terus kita lakukan pembinaan, membuat pernyataan tidak mengulangi lagi intinya seperti itu. Masih di tingkat lokal, kita yang memang (eksekusi). Nanti kita tembuskan ke Komisi ASN. Biar nanti KASN tahu bahwa kita sudah menindaklanjuti itu,” tandas Supratman.

Mengenai peluang sanksi yang lebih berat lagi terhadap ASN yang terjaring temuan Panwaslu, menurut Supratman itu bisa diterapkan mengulangi pelanggaran yang sama. Sesuai regulasi yang mengatur ASN seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sanksi bergantung jenjang pelanggaran.

“Ada tahapan, tidak boleh loncat-loncat, ini masih taraf pembinaan dulu. Kalau memang itu pelanggaran sesuai hasil klarifikasi dari Panwas itu. Ini kan pelanggaran etika pegawai. Kita proses sesuai pasal-pasal yang diatur dalam pelanggaran itu,” katanya.

Masalah pelanggaran etik yang dilakukan sejumlah oknum pejabat dan staf itu dibahas bersama dengan pembina kepegawaian atau Wali Kota Bima. “Sudah dibahas juga bersama pejabat pembina kepegawaian, karena tanda tangannya beliau (wali kota surat yang ditembuskan ke KASN, red). Semuanya diproses,” kata Supratman.

Secara terpisah, Ketua Panwaslu Kecamatan Raba Kota Bima, M Jafar mengatakan, 5 pejabat yang terjaring kamera Panwaslu setempat menghadiri saat silaturahmi dan 
pembentukan tim petahana. Proses terhadap lima pejabat itu telah dilimpahkan kepada Panwaslu Kota Bima yang kemudian direkomendasikan kepada BKPSDM Kota Bima.

Sementara proses terhadap lima ASN yang tak memiliki jabatan dilaksanakan oleh 
Panwalsu Kescamatan Raba. Setelah dipanggil dan diklarifikasi, hasil temuan Panwaslu Kecamatan Raba kemudian juga direkomendasikan kepada BKPSDM.

Jafar menyebut, sejumlah staf pemerintah yang telah diklarifikasi dan direkomendasikan kepada BKPSDM Kota Bima tiga di antaranya merupakan dari ASN lingkup Kota Bima, sedangkan dua lainnya merupakan ASN Kabupaten Bima.

Selain memproses lima pejabat lingkup Kota Bima, Panwaslu Kota Bima juga telah memanggil dan mengklarifikasi seorang ASN lingkup Kabupaten Bima yang diduga terlibat saat deklarasi salah satu bakal Paslon di Lapangan Serasuba Kota Bima. (US/NZ)

No comments