Breaking News

21 Tenaga Kerja Asing Bekerja di Bima, Sebagian “Ilegal”

Info Grafik Tenaga Kerja Asing di Bima. Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Meskipun merupakan salah satu daerah di NTB yang paling banyak mengekspor tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, ternyata Bima merupakan salah satu “surga” untuk tenaga kerja asing (TKA). Data Dinas Tenaga Kerja Kota Bima serta Kabupaten Bima mencatat trend jumlah TKA yang meningkat dua tahun terakhir.

Jumlah TKA yang bekerja di wilayah Kota Bima sebanyak empat orang. Mereka bekerja pada sektor formal di perusahaan konstruksi listrik PT Man Diesel and Turbo Indonesia yang beroperasi di Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, Abdul Haris SE menyebut jumlah TKA yang bekerja di Kota Bima tahun 2018 meningkat jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2 orang.

Dua pekerja asing yang berada di Kota Bima merupakan tenaga teknis yang bekerja di perusahaan tambang marmer di Kelurahan Oi Fo’o Kota Bima. Abdul Haris memastikan seluruh TKA yang bekerja di wilayah Kota Bima sudah legal atau mengantungi seluruh persyaratan termasuk Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai syarat yang mesti dikantungi setiap TKA sebelum bekerja.

“Trend jumlah tenaga kerja asing di Kota Bima memang meningkat tahun ini. Kalau tahun sebelumnya hanya dua orang yang bekerja di perusahaan tambang marmer. Selama mereka mengikuti prosedur kita ijinkan,” ujar Haris ketika dihubungi Berita11.com, Sabtu (17/2/2018).

Meskipun belum ditemukan motif lain keberadaan TKA di wilayah Kota Bima, Abdul Haris memastikan bahwa tim terpadu pengawasan orang asing tetap melaksanakan monitoring secara rutin.

“Termasuk soal ijin itu tidak diperpanjang dan hanya berlaku satu tahun. jika sudah mencapai satu tahun mereka harus kembali negaranya mengurus kembali segala dokumen keimigrasian dan perlengkapan lain. Tidak ada ceritanya langsung diperpanjang,” ujar Haris.

Sejauh ini, kata Haris, Disnaker Kota Bima belum menemukan indikasi penyalahgunaan ijin bekerja yang dikantungi sejumlah TKA. Demikian juga berkaitan penyalahgunaan dokumen kunjungan sebagai wisatawan yang dilakukan oleh orang asing untuk bekerja di wilayah Kota Bima.

“Kalau berkaitan dengan itu kita belum menemukan. Mereka juga tidak menggunakan sponsor tetapi langsung dibawa oleh pihak perusahaan,” urai mantan Kepala Bidang di Diskoperindag Kota Bima ini.

Lebih dari 20 Tahun TKA Bekerja sebagai Tenaga Teknis di Perusahaan Mutiara

Sementara itu, di wilayah Kabupaten Bima TKA tercatat sudah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai tenaga teknis di perusahaan mutiara. Pada tahun 2017 lalu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Bima tercatat menerbitkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk tujuh Tenaga Kerja Asing  asal Jepang yang berlaku hingga Apri 2018 mendatang. Mereka bekerja sebagai ahli pembuatan mutiara oyster, ahli budidaya kerang-kerangan dan ahil selam PT BSM yang beroperasi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.


Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Bima, Mujahiddin, A.Md. HK menyebut, selain tujuh orang tersebut, TKA lain bekerja pada sektor yang sama yakni 4 TKA asal China bekerja sebagai teknisi penyuntikan di PT Bima Budidaya Mutiara. Sementara empat TKA lain berasal dari Ingris dan Kanada bekerja sebagai manajer hotel dan sebagai pemandu selam.

Pada tahun 2018, Disnakertrans Kabupaten Bima mengindentifikasi dua TKA yang bekerja pada sektor akomodasi atau perhotelan tidak mengantungi IMTA. Kedua TKA itu awalnya sebagai pelancong dan kini mengelola hotel di wilayah Parado Wane Kabupaten Bima.

Pintu Masuk Orang Asing Terbuka Lebar

Mujahiddin mengakui, permasalahan keberadaan TKA di wilayah Bima yaitu rendahnya pengawasan terhadap orang asing. Bahkan sejumlah TKA baru mengurus IMTA setelah dilaksanakan razia dan ditegur oleh petugas Disnakertrans.

Mujahiddin mengakui, aktivitas TKA yang mengelola hotel di wilayah Bima serta lalu lintas para tamu hotel yang menggunakan kapal pesiar untuk selancar di wilayah perairan serta di hotel pinggir pantai di wilayah Bima menjadi pintu utama masuknya orang asing tanpa pengawasan ketat dari sejumlah aparat terkait.

Pada tahun 2017 lalu, kegiatan pengawasan oleh tim yang dikoordinir oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bima hanya satu kali, sedangkan pada tahun 2018 belum ada kegiatan pengawasan bersama yang dilaksanakan lintas instansi.

“Kita kuatirkan dengan mudahnya orang-orang asing ke Bima mungkin dengan maksud yang lain. Misalnya aktivitas tamu-tamu hotel di pinggir laut, itu orang-orang asing datang menggunakan kapal tanpa diawasi ketat. Padahal semestinya di Bima ini ada check point (pintu utama pemeriksaan orang asing). Karena kalau tidak itu tidak terawasi,” katanya di Disnakertrans Kabupaten Bima.

Menurut Mujahiddin, lalu lintas dan aktivitas warga negara asing di wilayah Timur Bima lebih tinggi. Bahkan ada sebuah perusahaan yang telah mengajukan ijin dan mengaku beroperasi di Pulau Kelapa dan di atas laut. Namun setelah pengecekan petugas tidak ditemukan tanda-tanda aktivitas sebagai ciri perusahaan.

Pada sisi lain Disnakertrans Kabupaten Bima menghadapi sejumlah persoalan utama dalam mengawasi Warga Negara Asing khususnya TKA di antaranya masalah anggaran serta jumlah personil yang tidak memadai. Karena tenaga pengawas tenaga kerja yang menjadi PPNS telah ditarik oleh Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, koordinasi lintas instansi atau lembaga masih lemah sehingga pengawasan terhadap TKA masih lemah.

Dikatakan Mujahiddin  pihak perusahaan tak mesti mempekerjakan TKA. Apalagi pada bidang teknis yang bisa diadopsi oleh tenaga kerja lokal. Misalnya untuk tenaga teknis perusahaan mutiara.

“Seharusnya pihak perusahaan juga menugaskan tenaga pendamping sesuai amanat Undang-Undang dan regulasi ketenagakerjaan itu. Masa tenaga kerja asing dari 20 tahun lalu bekerja sebagai tenaga teknis sementara tenaga lokal nggak ngerti-ngerti juga soal itu? Kan nggak mungkin,” katanya.

Menurut Mujahiddin pengawasan WNA lebih khususnya TKA membutuhkan partisipasi berbagai pihak termasuk masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dan masalah jumlah personil yang terbatas dihadapi Disnakertrans.

Pada sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas II Bima telah menyosialisasikan aplikasi pengawasan terhadap orang asing. Yaitu sebuah aplikasi yang mewajibkan seluruh akomodasi dan tempat-tempat strategis untuk mengentri data setiap WNA yang mengunjungi hotel, rumah makam maupun lokasi strategis.

“Sehingga posisi atau histori posisi dan aktivitas WNA bisa terdeteksi sehingga pengawasannya lebih gampang. Tapi sepertinya itu belum mulai diterapkan di Bima,” kata pria asal Sape ini.

Mujahiddin menduga ada pihak-pihak tertentu yang mensponsori TKA sehingga sebagian ada yang bandel atau sengaja tidak mau mengurus IMTA.

Soal ini diperjelas Kepala Bidang Penempatan,  Perlindungan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PENTA) Disnakertrans Kabupaten Bima, H Mustafa. Ia menegaskan bahwa seluruh TKA yang bekerja di Bima tidak menggunakan sponsor. Namun langsung diurus oleh masing-masing perusahaan yang memperjakan TKA.

Sementara itu, secara terpisah Humas PT Bima Sakti Mutiara (BSM) Kabupaten Bima, Masykur menjelaskan, asalan perusahaan memperkerjakan TKA karena perusahaan membutuhkan tenaga dengan kemampuan khusus yang dimiliki oleh orang asing.

Tak hanya bekerja, para TKA juga sekaligus sebagai pemilik saham perusahaan. Pada Maret mendatang PT BSM akan kembali mengimpor tenaga kerja asing. “Kalau tenaga kerja asing yang bekerja tetap didampingi oleh tenaga lokal, sehingga kami juga memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Memberikan Kesempatan yang Luas untuk Tenaga Kerja Lokal

Meningkatnya sejumlah tenaga kerja asing di wilayah Bima dapat memicu kecemburuan warga lokal termasuk reaksi berlebihan. Aktivis Partai Rakyat Demokratik Bima, Arif Kurniawan, S.Sos meminta pemerintah daerah agar memberikan kesempatan yang luas kepada tenaga kerja lokal. Bukan malah sebaliknya. Apalagi bidang-bidang teknis yang digeluti TKA yang bekerja di wilayah Bima juga dikuasai tenaga kerja lokal.

“Kalaupun alasannya tenaga kerja lokal belum menguasai bidang teknis tertentu. Kan itu bisa dikirim untuk mengikuti pelatihan. Jadi sudah seharusnya sumber daya alam yang dimiliki di Bima ini dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat tentu salah satunya memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga lokal,” ujar Arif.

Arif mengingatkan pemerintah jangan sampai ada maksud lain di balik masifnya masuknya warga negara asing yang bekerja di Bima. “Apalagi sektor-sektor itu adalah bidang yang juga dikuasai oleh tenaga lokal. Sudah semestinya perusahaan memerhatikan tenaga lokal, bukan dengan sistem koorporasi semata,” katanya.

Menurut Arif, hanya dengan posisi strategis di perusahaan pemberdayaan tenaga kerja lokal dapat diwujudkan. Hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah jangan sampai muncul kecemburuan yang meluas menjadi resistensi. (US/*)

No comments