Breaking News

Bergaji Rendah, Penyelenggara Pilkada Tingkat Bawah di Bima Rawan Disuap

Ilustrasi. Orginal Picture Klik News.

Kota Bima, Berita11.com— Pengamat Politik dari Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (Center for Election and Political Party/CEPP) Univesitas Indonesia Link, DR Ibnu Khaldun, M.Si mengungkapkan sejumlah kerawanan pada pelaksanaan Pilkada Kota Bima dan Provinsi NTB. Salah satu kerawanan itu adalah penyelenggara tingkat bawah yang rentan disuap karena bergaji rendah.

Menurut Ibnu, kerawanan itu selalu terulang pada setiap Pemilu maupun Pilkada. Hal itu harus menjadi perhatian banyak pihak terutama stake holder berkaitan.

“Pemilu-Pemilu serta Pilkada sebelum ini salah satu kerawanannya dari jejang atas hingga bawah yaitu berkaitan dengan honorarium penyelenggara Pilkada maupun Pemilu terutama di tingkat bawah yang rentan dan relatif mudah dibayar,” kata Ibnu ketika dihubungi Berita11.com, belum lama ini.
Chandra Nan Arif  memastikan pihaknya telah berupaya mencegah kemungkinan potensi penyelenggara tingkat bawah seperti Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara  maupun Petugas Pemutahiran Data Pemilu  dengan selalu mengingatkan penyelenggara tingkat bawah agar tidak menerima suap.

Selain itu, pada proses seleksi, integritas maupun rekam jejak penyelenggara Pilkada tingkat bawah menjadi salah satu pertimbangan utama KPU dalam menetapkan PPK maupun PPS.

“Apapun bentuk kritikan dan masukan kepada kami penyelenggara di tingkat Kabupaten Bima, kami mengapresiasi dan menerimanya. Kami selalu berpegang teguh pada aturan. Jika ada penyelenggara yang melanggar atau terbukti laporkan kepada kami, pasti akan kami eksekusi itu,” kata Yuddin menjawab Berita11.com, di Sekretariat KPU Kabupaten Bima, Rabu (21/2/2018) lalu.

Akademisi STIH Muhammadiyah Bima ini juga membeberkan sikap tegas KPU Kabupaten Bima bisa dilihat dari ekskusi yang dilakukan terhadap sejumlah PPS dan PPS yang nakal. Beberapa waktu lalu KPU Kabupaten Bima telah mengeksekusi PPK di Kecamatan Parado dan PPS di Desa Kowo yang diduga terlibat dalam partai politik.

“Terlibat partai politik berdasarkan laporan masyarakat. Kami teliti kemudian kami verifikasi, telusuri dan kaji bersama. Setelah itu kami pecat,” ujar Yuddin.

Yuddin juga menegaskan bahwa KPU Kabupaten Bima juga terbuka terhadap laporan maupun kritik masyarakat dan berbagai pihak lain.

Honor Penyelenggara Tingkat Desa tidak Mencapai Rp1 Juta

Sesuai  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Provinsi NTB untuk Pilgub merujuk Surat Edaran Menteri Keuangan, gaji Ketua PPK penyelenggara Pilgub NTB seperti untuk Kabupaten Bima sebesar Rp1,4 juta per bulan, anggota PPK Rp1,2 juta, sedangkan PPS Rp650 ribu. Sementara honor anggota PPS Rp600 ribu. Tak berbeda jauh dengan PPK dan PPS, honor Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPD) Rp800 ribu per bulan untuk masa kerja  selama dua bulan.


Bahkan pada proses seleksi panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menekankan integritas penyelenggara.  Ia juga memastikan  bahwa tak ada satupun Panwascam maupun PPL yang memiliki pekerjaan ganda.

“Kami juga sudah mengingatkan jajaran kami agar konsisten menjalankan tugas, dalam melaksanakan amanah,” katanya.

Menurut Abdullah, jika berbicara soal kerawanan masalah gaji rentan, maka yang lebih rentan adalah penyelenggara lingkup di bawah KPU. Karena Panwaslu hanyalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan.

“Kami hanyalah lembaga pengawas, sementara yang melaksanakan teknis itu adalah KPU dan jajarannya,” katanya.

KPU Kota Bima Akui Ganti Satu PPDP

Sementara itu, KPU Kota Bima mengakui pasca penetapan PPK dan PPS maupun PPDP, penyelenggara Pilkada dan Pemilu setempat  telah mengeksekusi satu PPDP yang diduga sebagai bagian dari tim sukses satu calon.

“Ada satu PPDP yang diganti karena diduga Timses. Sudah diganti,” ujar Tamrin ketika dihubungi Berita11.com, Rabu (21/2/2018) lalu.

Di luar PPDP tersebut, KPU Kota Bima juga menerima permohonan pengunduran diri dan melaksanakan pergantian antar waktu PAW) terhadap dua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yakni di Kelurahan Pane dan Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda.

Sementara itu, honor PPK dan PPS serta PPDP di Kota Bima tidak berbeda jauh dari penyelenggara tingkat bawah di Kabupaten Bima. hanya saja menggunakan pola maksimal karena sedang melaksanakan dua Pilkada sekaligus yakni Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang merujuk Surat Edaran Menteri Keuangan RI, honor PPS di Kota Bima berkisar hingga Rp900 ribu per bulan. (US)



Baca Juga :

No comments