Breaking News

Jelang Pilgub, Panwaslu Kabupaten Bima Temukan Banyak Warga Belum Memiliki KTP

Anggota Panwaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd.

Bima, Berita11.com—  Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bima menemukan masih banyak warga yang belum memiliki identitas kependudukan sehingga tidak terdata sebagai pemilih untuk Pilgub NTB maupun Pemilu mendatang.

“Memang tidak banyak sekali, tapi hampir setiap wilayah kami menemukan itu sekitar 10 persen warga yang belum terdata sebagai pemilih karena belum memiliki indentitas kependudukan. Ini sebenarnya masalah untuk tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bima,” ujar Anggota Panwalsu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd di Palibelo, Rabu (7/2/2018) lalu.

Dikatakan mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Mandiri ini, Panwaslu menduga banyaknya warga yang belum terdata sebagia pemilih lantaran tidak memiliki kartu identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga lantara sikap apatis pemerintah desa mendata dan mengurus data kependudukan masyarakatnya. “Penyebab lain bisa juga karena masyarakat itu sendiri yang beranggapan bahwa tidak penting mengurus kartu identitas kependudukan,” ujar Junaidin.

Persoalan lain yang ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Bima bahwa proses coklit oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) belum maksimal. Bahkan untuk kelompok pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu baru 40 persen dicoklit.

Soal masalah pemutahiran data pemilih atau proses coklit Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, Muhammad Waru SH MH tidak membantah jika masih ada beberapa warga di sejumlah wilayah yang belum tercoklit. Namun KPU memastikan progres coklit telah mencapai 85 persen dari total daftar pemilih potensial.

Penyebab utama masalah coklit data pemilih karena umumnya masyarakat Kabupaten Bima yang merupakan petani sedang terkonsentrasi di ladang karena bertani jagung. 

“Sehingga PPDP harus kembali sampai tiga kali ke rumah warga. kalau mendata di gunung itu tidak mungkin karena masyarakat tidak membawa KTP atau KK, sehingga PPDP harus bersabar dua hingga tiga kali kembali ke rumah warga,” ujar Waru.

Diakui mantan anggota Panwaslu Kabupaten Bima ini, ada sebagian kelompok masyarakat di Kabupaten Bima yang menolak proses coklit. Namun bukan lantaran karena bagian dari kelompok faham tertentu yang menolak ikut berpartisipasi sebagai pemilih, tetapi lantaran mencurigai PPDP sebagai perwakilan calon perseorangan tertentu.

“Ada kesalahapahaman kemarin, ada juga masyarakat yang menolak. Tapi itu sudah clear, itu karena menduga dimintai KTP untuk mendukung Paslon perseorangan atau untuk verifikasi partai politik. Setelah dijelaskan mereka mau dicoklit,” ujar Waru. (US)

No comments