Breaking News

KPK Sambangi Pemkab Dompu, Kasus Apa yang Dibidik?

Ketua Satgas Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Nana Muyono. Foto RUL

Dompu, Berita11.com— Dompu,Berita11.com - Tim Konsupgrah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bertandang ke kantor Pemerintah Kabupaten Dompu, Selasa  (6/2/2018) pagi. Apa yang dibidik komisi anti rasuah di Bumi Nggahi Rawi Pahu? Adakah kaitannya dengan kasus dugaan korupsi atau sejumllah kasus kakap di Dompu?

Soal tujuan kehadiran lembaga anti rasuah di Dompu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Wilayah  VI KPK RI  (NTT, NTB dan Bali), Nana Mulyana mengatakan, kehadiran komisi anti rasuah di Dompu untuk melaksanakan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan tahun 2017 lalu serta fasilitasi penyusunan rencan aksi tahun 2018.

“Kami dari unit koordinasi supervisi pencegahan KPK melakukan monitor dan evaluasi di seluruh kabupaten dan kota se-NTB. Di Dompu Ini terkait rencana aksi yang telah ditanda tangani oleh Bupati Dompu dan Ketua DPRD Dompu,” ujar Nana Mulyano kepada sejumlah wartawan di kantor Pemkab Dompu, Selasa (6/2/2018).

Nana menyatakan, tujuan Monev untuk memastikan rencana aksi sudah dilaksanakan secara tepat atau secara baik. “Inilah alasan kenapa kami melakukan monitoring dan evaluasi di Dompu,” ujarnya.

Tak hanya melaksanakan Monev, tim Satgas KPK RI juga menyampaiikan pemahaman dan input kepada jajaran Pemkab Dompu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Rencana aksi yang ditandatangani antara lain berkaitan aksi pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kami di KPK melakukan upaya untuk mendorong salah satunya berkaitan BTMPTSP agar seluruh perijinan itu semuanya sudah dilimpahkan kepada kantor BTMPTSP. Kami juga mendorong agar semua SOP-SOP itu memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan sistem pengendalian sistem mengandung unsur pencengahan tindak pidana korupsi,” kata Nana.

KPK juga mendorong Pemerintah Kabupaten Dompu  dan Pemrintah Provinsi NTB agar membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri. Setelah itu, seluruh jenis pengadan yang memenuhi syarat harus diarahkan ke ULP. Tak boleh ada pengadaan yang semestinya dilaksanakan di ULP, namun dilaksanakan di tempat lain.

“Semua pengadaan itu kita arahakan agar dilaksanakan di ULP khusunya pengadaan-pengadaan berkaitan pengeluaran modal. Jadi pelan-pelan kita akan dorong agar ULP diisi oleh pegawai-pegawai atau komusional yang sudah mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa,” jelas Nana.

Kegiatan Monev KPK di kantor Pemkab Dompu didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Muh. Syaiful HS. M.Si, Asisten III Setda Kabupaten Dompu Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si, Kepala BAPPEDA Kabupaten Dompu H. Abdul Haris, M.Si, PLT Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupten Dompu, Abdul Syahid SH, Kepala DPPKAD Kabupaten Dompu H. Muhibuddin, M.Si dan sejumlah pejabat lain.(RUL)

Baca Juga :

No comments