Breaking News

Panitia Pemilihan Kecamatan Mulai Dirampingkan

Ilustrasi. Foto Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota dan Kabupaten Bima yang semula berjumlah lima orang akan dirampingkan menjadi tiga orang. Selain itu, kinerja Panitia Pamungutan Suara (PPS) Pilkada serentak juga akan dievaluasi.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, Agusalim, S.Ag menjelaskan, perampingan penyelenggara tingkat kecamatan dan evaluasi terhadap PPS merujuk amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggara Pemilu.

“Mau dibilang perampingan atau bahasanya dievaluasi yang jelas itu ada pengurangan dari lima orang menjadi tiga untuk PPK. Sementara PPS akan dievaluasi,” ujar Agusalim ketika ditemui Berita11.com di Sekretariat KPU Kota Bima, Rabu (21/2/2018) lalu.

Agusalim menjelaskan, metode perampingan anggota PPK maupun evaluasi terhadap PPS akan dilaksanakan dalam bentuk penyiapan kuesioner yang berisi 12 pertanyaan tertutup. Kuesioner tersebut akan dikirimkan kepada anggota PPK dan sekretariat PPK dengan metode sistem silang.

Baca Juga:

“Unsur penilaian terdiri dari tiga unsur, PPK, sekretariat dalam hal ini Sekretaris PPK dan juga evaluasi oleh KPU. Sementara untuk evaluasi PPS dengan sistem seperti itu, PPS dapat dievaluasi oleh PPK karena setingkat lebih tinggi,” kata Agusalim.

Tak hanya berdasarkan pendapat yang diisi dalam kuesioner, evaluasi PPK dan PPS akan mempertimbangkan periodisasi penyelenggara tingkat kecamatan dan tingkat desa tersebut. KPU Kota Bima akan memprioritaskan figur-figur baru yang teruji memiliki integritas maupun kemampuan kerja.

“Nanti terhadap PPS yang daftar tunggunya kurang karena pada proses seleksi awal jumlah pas-pasan bisa dilakukan seleksi terbuka terbatas hanya PPS yang kurang tersebut. Jika memang nilai evaluasi terhadap PPS tersebut kurang,” jelas Agusalim.

Agusalim mengatakan, sebelum rencana perampingan, seluruh KPU kota dan kabupaten di Provinsi NTB telah melaksanakan rapat koordinasi bersama dan menyepakati sistem perampingan dengan metode evaluasi tertutup. Proses evaluasi akan dilaksanakan dari 25 Februari hingga 3 Maret 2018, sedangkan pelantikan terhadap PPK yang telah dirampingkan dan PPS yang telah dievaluasi akan dilaksanakan pada Jumat (9/3/2018).

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif mengatakan, bahwa komisi setempat juga akan melaksanakan perampingan jumlah PPK dan evaluasi terhadap PPS. Motede dan jadwalnya sama seperti daerah-daerah lain di Provinsi NTB.

“Pengisian kuesioner  evaluasi terhadap anggota PPK juga akan diisi oleh KPU Kabupaten Bima karena jenjangnya lebih tinggi,” ujar Yuddin.

Berkaitan reaksi penolakkan perampingan oleh PPK dan PPS, Yuddin memastikan bahwa KPU Kabupaten Bima telah melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 kepada penyelenggara tingkat bawah.

“Kami normatif saja mengaku pada Undang-Undang sehingga kami tidak bisa mengakomodir semua jika bertentang degnan Undang-Undang. Itu juga sudah kita sosialisasikan kepada PPK dan PPS tentang regulasi ad hoc,” ujarnya. (US)

No comments