Breaking News

Ratusan Orang Deklarasi Tolak Politik Uang dan SARA untuk Pilkada Kota Bima

Sejumlah Elemen Mendeklarasikan Penolakan Politi Uang dan Isu Sara pada Pilkada Kota Bima, Rabu (14/2/2018).

Kota Bima, Berita11.com— Ratusan orang dari berbagai unsur termasuk, partai politik, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima mengikuti deklarasi tolak politik uang dan isu Sara yang digelar Panitia Pengawas Pemilhan Umum (Panwaslu) Kota Bima di Paruga Nae Convention Hall, Rabu (14/2/2018).

Deklarasi diawali kegiatan jalan santai bersama yang diikuti komisioner KPU, anggota Panwaaslu, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, Wali Kota Bima, H Arahman H Abidin dan pasangannya Hj Fera Amalia, calon Wakil Wali Kota Bima,Wahyuddin (SW Mataho), tokoh lintas agama, simpatisan Paslon peserta Pilkada Kota Bima serta pejabat Pemerintah Kota Bima.

Ketua Panwaslu Kota Bima Sukarman SH mengajak seluruh lapisan masyarakat  untuk ikut menolak politik uang  dan segala bentuk politisasi isu Sara sehingga tercipta Pilkada Kota Bima yang aman dan damai.

“Kami sadar tidak semua dapat diawasi. Maka kami harap harapan kerjasama masyarakat dan jika ditemukan segera laporkan ke pihaknya dengan memenuhi syarat formil dan materil.

Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bima ini berharap masyarakat dan peserta Pilkada melaporkan jika pihak tertentu yang melanggar atau melancarkan politik uang maupun isu Sara.

Usai jalan santai dan pembacaan sambutan oleh ketua Panwaslu dilanjutkan pembacaan bersama deklarasi menolak dan melawan politik uang serata isu Sara. Sejumlah poin dalam deklarasi yaitu mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur NTB serta  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun  2018 dari politik uang dan politisasi Sara  kareba merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Selain itu, para peserta menyepakati tidak menggunakan politik uang dan isu Sara sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Poin lain mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cedas berdasarkan visi-misi serta program kerja Paslon.

Poin lain mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi Sara serta tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian kekerasan atau aktivitas dalam  bentuk apapun yang tidak mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan Sara. (MR)

   

Baca Juga :

No comments