Breaking News

Tahapan Pilkada Semakin Krusial, Warga yang Mengurus KTP Capai 300 Per Hari

Suasana Ruang Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Foto US Berita11.com

Kota Bima, Berita11.com— Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bima jumlah warga yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sepekan terakhir meningkat drastis seiring tahapan Pilkada serentak semakin krusial. Bahkan dalam sehari mencapai 300 orang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Hj Mariamah SH menyebutkan, pada pekan ketiga bulan Februari, jumlah warga yang datang ke dinas setempat mengurus KTP mencapai 250-300 orang. Akibatnya, Disdukcapil terpaksa melaksanakan pencetakan KTP elektronik hingga malam hari.

“Jumlahnya dalam sehari mencapai 300 orang sehingga kadang kita cetak hingga malam hari,” ujar Mariamah kepada Berita11.com di Disdukcapil Kota Bima, Rabu (21/2/2018) lalu.
Selama Januari 2018, jumlah warga yang telah terekam sebagai penerima KTP elektronik di Kota Bima sebanyak 605 orang, sehingga blanko yang awalnya tersedia 13.000 kini tersisa 6.000.

Disdukcapil Kota Bima jika trend positif warga mengikuti perekaman tetap konsisten dan terakumulasi 600 orang per bulan hingga masa pencoblosan Pilkada Kota Bima maupun Pilgub NTB pada Juni 2018 mendatang, maka angka perekaman KTP elektronik bisa 
mencapai 3.000.

Baca Juga:

Mariamah mengakui, di luar ratusan warga yang telah mengikuti perekaman data kependudukan tersebut, hingga kini memang masih ada yang belum tercakup dalam data induk (data base) kependudukan Kota Bima. umumnya yang belum mengikuti perekaman merupakan warga yang baru berdomisili di Kota Bima maupun remaja yang baru memasuki usia 17 tahun.

Sebelumnya, Disdukcapil sudah beberapakali mengirimkan surat imbuan yang ditandatangani oleh Wali Kota Bima, H Qurais H Abidin maupun oleh Wakil Wali Kota Bima kepada seluruh lurah, meminta agar memobilisasi masyarakat mengikuti perekaman data kependudukan. Namun belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh para lurah, sehingga pada proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih ditemukan warga yang belum tercakup dalam data base atau tidak memiliki KTP.

“Kendala utama kita memang itu ada pada lurah. Kita sebenarnya sudah mengirimkan CD (compact disk) yang berisi warga yang belum melakukan perekaman, yang akan memasuki usia 17 tahun pada pencoblosan nanti dan data-data lain. Tapi masih ada juga yang belum ke sini,” ujar Mariamah.

Mantan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima ini menduga, adanya sebagian lurah yang enggan memobilisasi warga mengikuti perekaman data kependudukan maupun sebagian warga yang tidak mau mengikuti proses tersebut karena kuatir dinilai negatif atua dicurigai pihak tertentu berkaitan dengan kepentingan politik dalam mendukung Paslon tertentu.

Sebelumnya, menindaklanjuti laporan masih banyaknya warga yang belum mengikuti perekaman, Disdukcapil melaksanakan perekaman dan pencetakan melalui pelayanan mobile. Terdapat 200 warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat, 100 warga Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota yang dilayani melalui pelayanan keliling tersebut.
“Selain perekaman baru, ada juga sebagian warga yang sudah memiliki KTP tapi sudah hilang atau rusak sehingga dilakukan pencetakan baru,” ujar Mariamah.

Mariamah mengakui, sejak tingginya warga yang mengurus dan mengikuti perekaman data kependudukan, dinas setempat juga menghadapi persoalan gangguan jaringan atau akses ke data server yang terhubung ke Kementerian Dalam Negeri.

“Persentase jumlah perekaman data kependudukan di Kota Bima sudah mencapai 98 persen dari target nasional. Bahkan sudah melebihi 613 jiwa dari target nasional,” ujarnya.
Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan  Umum Kota Bima, Tamrin SH mengakui terdapat beberapa warga yang belum tercakup dalam data kependudukan seperti 40 orang lebih di Kelurahan Penatoi.

Selain itu, pada proses coklit yang telah rampung beberapa waktu lalu, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih menemukanya masih banyak warga yang memenui syarat sebagai pemilih, namun belum memiliki KTP maupun surat keterangan (Suket) domisili.

Tamrin mencotohkan di Kelurahan Jatibaru ada seorang warga lanjut usia yang tidak ingin mengurus KTP. “Padahal menurut PPS kelurahan tersebut merupakan penduduk asli setempat. Ada juga sebagian di Kelurahan Kolo,” ujar Tamrin. (US)

Baca Juga :

No comments