Breaking News

Kantungi SK Kemenkum HAM, Syarifudin Isyaratkan Somasi KNPI Bodong

Ketua KNPI Kabupaten Dompu, Syarifudin, S.Pd.I. Foto Poris.

Dompu, Berita11.com— Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dompu, Syarifudin, S.Pd.I, hasil musyawarah di Hotel Tour Sina belum lama ini mengisyaratkan akan mensomasi sejumlah pihak yang mengklaim atau menggunakan KNPI di Dompu selain pihaknya.

Menurut Syarifudin, pada  Mei 2015 sebanyak 111 OKP dan didukung  19 DPD KNPI Provinsi di Indonesia melakukan aksi cabut mandat terhadap kepemimpinan M. Rifai Darus sebagai ketua umum KNPI periode 2015-2018. Alasan utamanya karena telah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KNPI. Rentetannya,  pada  1-2 Juni 2015 secara aklamasi terpilih  Fahd El Fouz A. Rafiq sebagai ketua umum DPP KNPI periode 2015-2018 sekaligus memberhentikan  M. Rifai Darus sebagai ketua umum hasil kongres  ke- XIV KNPI tahun 2015 di Provinsi Papua.

Berdasarkan rentetan dan keputusan itu, maka secara otomatis  yang diakui oleh pemerintah itu adalah KNPI hasil kongres luar biasa Jakarta. Hal itu telah dikuatkan oleh pernyataan Menpora yang mengakui KNPI hasil kongres luar biasa di Jakarta. Dasar hukum lain, yaitu surat undangan yang dikeluarkan serta dibubuhi tanda tangan Menteri  Dalam Negeri, Cahyu Kumolo tentang pelantikan pengurus KNPI, Fahd El Fouz A. Rafiq.

“Selanjutnya keluar Surat Keputusan (SK) Menkumham pada tahun 2016, Fahd El Fouz A. Rafiq, sebagai ketua umum DPP KNPI, Fadli Alimin Hasim sebagai wakil ketua dan Yamitema Tirtajaya Lauli, sebagai bendahara,” sebut Syarifudin di Dompu, Senin (26/3/2018).

Menyoal  keinginan  anggota DPRD Kabupaten Dompu, Ikwayudin AK dari Fraksi PAN di Komisi III agar  KNPI kedua versi  bisa bekerjasama menerima apapun bentuk keluhan dari masyarakat Dompu, Syarifudin menanggapinya dingin.  

“KNPI itu di setiap daerah harus satu, kalau ada yang menyerupai KNPI sah-sah saja. Tetapi KNPI yang harus diakui oleh pemerintah yang legal secara hukum itu harus hanya ada satu. Kalau misalnya Pak Ikhwayudin, AK menginginkan untuk kita duduk bersama, sah-sah saja, tetapi yang menjadi masalah kami tidak mungkin duduk bersama dengan KNPI-KNPI-an atau KNPI KW bahasa gaulnya,” ujarnya.

Syarifudin menegaskan  KNPI yang diakui oleh negara adalah  hasil kongres luar biasa Jakarta. “KNPI yang sah menurut hukum, menurut aturan yang diakui oleh negara adalah KNPI hasil kongres luar bBiasa Jakarta,” jelasnya.

Ia mengisyaratkan, Rabu (28/3/2018) akan melakukan somasi terhadap pihak-pihak yang menggunakan nama KNPI atau memanfaatkan orgasasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial termasuk dari pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah memiliki kewajiban memberdayakan pemuda melalui alokasi anggarannya.

“Mudah-mudahan pemerintah daerah tidak melakukan kesalahan dengan memberikan atau membiayai kegiatan yang dilakukan oleh KNPI yang tidak Sah,” harapnya. [Poris]




Baca Juga :

No comments